Kebutuhan dana dalam pembangunan infrastruktur sangatlah besar, seringkali dana yang tersedia dalam APBN tidak memadai. Sehingga perlu dana tambahan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur. Salah satu peluang daerah untuk memperoleh pendanaan tambahan melalui penerbitan obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah atau lembaga yang lain sebagai pihak yang berhutang, yang memiliki nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara berkala atas dasar persentase tertentu yang tetap.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah dan menerbitkan obligasi daerah tersebut. Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Namun dalam menerbitkan obligasi daerah, daerah harus menyiapkan perangkat peraturan daerah, sumber daya manusia, dan unit pengelola obligasi daerah. Selain itu proyek-proyek yang dibiayai melalui obligasi harus dipelajari terkait nilai kelayakan nilai investasi.
Penerbitan obligasi memerlukan persiapan yang tidak sedikit. Mulai dari persiapan teknis, kebijakan, pemahaman, sistem, koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Serta besaran nilai obligasi maksimal 75% dari jumlah penerimaan umum APBD dengan pengembalian 2,5 kali lipat dari pinjaman.
Modal pinjaman dan obligasi tidak ditujukan untuk membiayai fungsi pemerintahan, atau untuk belanja aparatur pemerintahan. Masyarakat dan investor lebih tertarik apabila dana pinjman dan obligasi ditujukan untuk penciptaan dan pengembangan lapangan kerja, usaha baru atau usaha yang sudah ada, dan pemanfaatan sumber daya daerah yang jelas arah dan prospeknya. Hasil pengelolaan dari dana pinjaman dan obligasi daerah digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat.
Prospek obligasi daerah apabila sudah diterbitkan memiliki resiko yang minim dan terjamin oleh proyek dan APBD. Besarnya nilai yang ditawarkan menjadi peluang besar untuk menunjang dana yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah, meskipun secara pengembalian modal beserta bunga akan sedikit diatas obligasi milik pemerintah pusat. Namun, jika dilihat dari sisi keamanan dan permintaan yang cukup tinggi, maka pengembaliannya bisa sedsikit ditekan oleh pemda menjadi lebih rendah.
