KPK Tetap On The Track Berantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK jangan sampai di peralat untuk kepentingan politik dari oknum penguasa dan setiap kasus yang ditangani sebagai rekayasa politik. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus bersikap independen dalam menangani kasus.

Terkuak kembali komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.Suryadharma Ali kata Johan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan keuangan negara.

Menurutjuru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi penyelenggaraan haji pada tahun anggaran 2012-2013 yang dipakai mencapai di atas Rp1 trilliun. Meski demikian Johan menyatakan dugaan kerugian negara masih sedang dihitung.Dia menambahkan hingga saat ini Suryadharma Ali merupakan satu-satunya tersangka, Johan menyatakan pihaknya akan mengembangkan penyidikan perkara kasus ini sehingga tidak menutup akan adanya tersangka baru.Johan memastikan tidak ada unsur politis dalam penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka.

KPK diharapkan harus tetap pada perannya yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi yang ada di negara ini, hal inilah menjadi salah satu bukti kredibelitas sebuah lembaga tanpa intervensi dari pihak manapun. Berbagai keberhasilan KPK dalam mengungkap satu persatu kasus korupsi di tanah air ini membuat rakyat sedikit merasa senang akan keberadaan lembaga tersebut. Setidaknya ada kebahagiaan tersendiri, ketika bangsa ini telah di gerogoti oleh orang-orang yang nota bene tidak bertanggung jawab.

Dari serangkaian kasus-kasus korupsi besar yang telah di ungkap oleh KPK, publik pun mempunyai harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi tetap untuk bersikap independen dalam kinerja mereka. Apalagi menjelang pemilu 2014 yang beberapa bulan lagi, KPK perlu mewaspadai akan jebakan setiap kasus korupsi dianggap politisasi. Setiap kasus korupsi yang telah terungkap akhir-akhir ini sering di politisasi oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya melemahkan KPK.

KPK diharapkan tidak terjebak dalam permainan dan kepentingan politik dari oknum-oknum yang mempunyai misi tertentu. KPK harus tetap pada jalurnya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Walau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden dan para anggota KPK di pilih/diseleksi oleh DPR, tidak membuat KPK untuk memberantas korupsi tidak hanya tajam dibawah tetapi justru tajam juga di atas. KPK NO POLITISASI