Semenjak polemik kapal pencari ikan milik China memasuki laut Natuna, hubungan antara Indonesia dan China pun kurang baik.
Pemerintah China secara terang-terangan juga mengakui Laut Natuna merupakan milayah territorial mereka. Padahal, Indonesia memiliki dokumen hukum internasional yakni Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Berdasarkan hukum internasional dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), laut Natuna adalah perairan Indonesia.
Menyikapi pernyataan pemerintah China, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru 'bergaya cool'.
Sebagian orang mungkin menganggap respon Menhan Prabowo kurang tegas, atau terlalu 'lembek' karena berurusan dengan China.
Rasanya tidak tepat kalau ada yang beranggapan seperti itu. Sikap Menhan Prabowo atas polemik laut Natuna jelas mewakili pemerintah Indonesia yang berkomitmen mempertahankan Laut Natuna sebagai wilayah Indonesia.
Tapi kenapa tidak direspon dengan siaga militer? Pertanyaan sebaliknya, merespon narasi tunggal atas klaim pemerintah China lewat siaga militer apakah sudah tepat?
Jawabannya, tidak tepat. Mengapa? Karena ketika merespon lewat siaga militer, sama saja kita membiarkan roda perekonomian Indonesia justru melambat. Ini bukan investasi, loh! Tapi persoalan kemandirian bangsa yang besar dalam menghadapi masalah antar negara yang harus diselesaikan lewat hukum internasional.
Jadi, jangan keliru menilai sikap Menhan Prabowo yang cool menanggapi klaim China tentang laut Natuna. China boleh mengklaim sedemikian rupa. Tapi, Indonesia yang memegang dokumen internasional atas kepemilikan Laut Natuna. (*)