Lihat ke Halaman Asli

Yansean Sianturi

learn to share with others

Pemerintahan Vs Parlemen Jalanan

Diperbarui: 19 Oktober 2019   20:23

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

sumber: solussinews.com

Gencarnya silahturahmi politik yang dilakukan oleh elit partai yang kalah dalam pipres ke partai pemenang`beberapa hari lalu telah menghiasi media massa. 

Dalam teori sistem presidensial memang tidak mengenal istilah oposisi. Hal ini terjadi karena tujuan rakyat memilih eksekutif berbeda dengan memilih legislatif. 

Eksekutif dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan sedangkan legislatif dipilih untuk mengawasi ekskutif. Mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu kepada Presiden (ekskutif) tidak bisa dijatuhkan atau dicabut mandatnya oleh legislatif. 

Berbeda dengan sistem parlementer yaitu Perdana Menteri dapat dicabut mandatnya oleh parlemen yang sebelumnya telah memilihnya. 

Dalam Sistem Presidensial tidak mengenal istilah partai oposisi karena yang mengawasi presiden sebenarnya adalah parlemen secara keseluruhan bukan anggota parlemen atau masing- masing partai yang ada di parlemen.

Wajar, jika partai yang belum menang pada pilpres kemudian ingin merapat dan berkoalisi ke Presiden (partai pengusung yang menang). Jika ada suara - suara yang mengatakan bahwa yang kalah tidak perlu bergabung ke Presiden dan tetap menjadi oposisi di parlemen adalah, keliru. 

Anggota parlemen bahkan partai pengusung Presiden sekalipun dapat bertindak sebagai pengkritik (oposisi) bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Benar, jika partai yang kalah ingin bergabung ke koalisi pemenang pilpres adalah kurang etis. Dipandang sisi etika akan melukai hati rakyat yang telah memilihnya pada pilpres lalu karena berbalik arah 180 derajat (tidak konsisten).

Bergabungnya partai yang kalah ke koalisi pemenang sebenarnya menguntungkan partai pemenang dan membuktikan bahwa program yang dulu dikritik semasa kampanye pilpres adalah benar dan tidak salah. 

Dengan kata lain, partai yang kalah mencabut kembali kritikannya dan mendukung serta ingin melanjutkan program yang sudah dijalankan sebelumnya oleh Presiden. 

Konsekuensinya pemilih yang kecewa kemungkinan akan menjatuhkan sanksi pada pilpres yang akan datang dengan tidak memilih partainya kembali.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline