Sejumlah Ketua DPK Partai PRIMA Desak Perbaikan DTKS
Desakan demi desakan akan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan oleh sejumlah kalangan. Tak terkecuali sejumlah Ketua DPK Partai Prima yang meminta pemerintah pusat, provinsi maupun kota segera melakukan langkah perbaikan tanpa ada tendensi apapun.
Seperti dikatakan. Ketua DPK Partai PRIMA Kabupaten Semarang, Ngabdi, yang meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada harus diperbaiki secepatnya. Dengan melibatkan pihak-pihak pendamping-pendamping baru yang semangatnya mengedepankan kepentingan warga, bukan kepentingan politik. " Kami kuatir mengenai akurasi dan keefektifan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. Karena banyak pihak di daerah merasa bahwa data tersebut tidak selalu mencakup perubahan situasi di lapangan---seperti adanya masyarakat yang berpindah tempat tinggal atau meninggal dunia atau lainnya. Untuk itu, kami mendesak secepatnya dilakukan pembaruan data secara konsisten". Terangnya.
Hal Senada juga disampaikan Ketua DPK Partai PRIMA Kab Tegal Yanvera, yang meminta ada perekrutan pendamping baru dengan sistem baru yang lebih independen. " Pendataan baru harus dilakukan oleh orang-orang baru yang dilandasi fakta dilapangan. Sehingga menghasilkan data yang sesuai. Kemudian dipantau terus secara berkala". Ujarnya.
Begitupun dengan Ketua DPK Partai Prima Brebes, Andriono. Yang meminta semua elemen harus dilibatkan dalam melakukan perbaikan DTKS. Supaya program dari pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. " Kita harus banyak melakukan terobosan baru dengan semangat baru demi kepentingan masyarakat secara luas". Tandasnya
Disisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah merespons tantangan ini dengan memprioritaskan pembaruan DTKS secara menyeluruh dalam waktu 100 hari pemerintahan baru. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, mengingat selama ini ada kritik bahwa proses verifikasi dan validasi data di tingkat lokal sering kali tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Program perbaikan ini diharapkan dapat melibatkan peran serta warga dan aparat pemerintahan tingkat bawah agar data yang disusun lebih akurat dan efektif dalam mendukung kebijakan sosial pemerintah.
