Orang-orang di dusun saya dan beberapa warga dari dusun tetangga sudah kasak-kusuk membicarakan berapa duit yang bakal mereka terima dari pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Jogya-Bawen.
Warga yang lahannya terdiri dari tanah dan bangunan semringah. Bu Kades mengabarkan bahwa bangunan juga akan dapat ganti rugi selain dari nilai tanah.
Berapa nilainya? Belum ada kesepakatan, tapi warga yakin akan dibayar jauh diatas NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kata mereka pembebasan lahan di era Jokowi berkonsep ganti untung, bukan ganti rugi.
Itu berarti pemilik tanah-bangunan akan dapat lebih banyak dari warga yang hanya punya tanah sawah. Apalagi kabar burung mengatakan bahwa duit langsung diberikan kepada warga, tidak lewat calo atau perantara. Berarti duit mereka bakal utuh tidak disunat.
Sebenarnya skema "ganti untung" sudah diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Berdasarkan Pasal 33 UU No. 2/2012, besarnya nilai ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, yang meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai.
Jadi, kalau yang kena gusur itu warung, bengkel, atau sekolah gantinya akan lebih besar daripada bangunan rumah biasa.
Awalnya rute jalan tol layang itu akan lurus dari kawasan Candi Borobudur di Kecamatan Mungkid lewat ke Desa Sriwedari, Sokorini, dan Congkrang di Kecamatan Muntilan sampai ke Jogya.
Ternyata patok trase itu berubah jadi melewati desa kami. Jadilah kehebohan ganti untung tadi muncul. Apalagi Bu Kades akan secepatnya mengadakan pertemuan dengan warga yang lahannya kena gusur.
Kakak ipar saya juga termasuk yang heboh. Dia berharap sawah ibunya dapat ganti Rp3jt per meter, berdasarkan keyakinannya pada pembebasan lahan di Mlati, Sleman, Jogyakarta.
Warga lain menimpali, "Itu kan Jogya, kalau disini pasti lebih murah. Lagian kalau cuma tanah sawah, ya, gak segitu. Paling Rp300 ribu-an, apalagi sawahnya bukan di pinggir jalan."