Kasus korupsi proyek Tower BTS telah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Salah satu nama yang terlibat dalam skandal ini adalah Johnny G Plate, seorang pejabat yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Namun, Mahfud MD, Penjabat (PLT) Menteri Komunikasi dan Informatika muncul untuk membongkar kebenaran di balik kebobrokan ini.
Proyek Tower BTS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia. Dalam era digital saat ini, ketersediaan infrastruktur komunikasi yang handal menjadi hal yang vital bagi perkembangan teknologi, bisnis, dan konektivitas sosial. Tower BTS ini dirancang untuk memberikan jangkauan sinyal yang luas, sehingga masyarakat dapat terhubung dengan mudah dan mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan telekomunikasi.
Namun, pada tahun 2020, masalah serius mulai terungkap. Setelah dana sebesar 10 Triliun Rupiah dicairkan untuk proyek ini, terungkap bahwa tak satu pun dari Tower BTS yang direncanakan berdiri tegak. Anggaran yang luar biasa besar itu seakan lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Permasalahan ini menjadi sorotan publik yang menyedihkan, terutama mengingat besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.
Mahfud MD menjelaskan bahwa proyek Tower BTS sebenarnya telah berjalan baik sejak tahun 2006. Namun, masalah ini baru muncul pada tahun 2020 setelah pencairan dana yang besar. Pihak terkait mengklaim bahwa kegagalan proyek tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengganggu proses pembangunan. Namun, investigasi lebih lanjut mengungkap fakta bahwa hanya sebagian kecil dari Tower BTS yang dilaporkan berhasil terealisasi, bahkan ada dugaan bahwa Tower yang sebenarnya berdiri juga tidak berfungsi sepenuhnya.
Pada tahun 2020, terungkap ketidakberesan proyek Tower BTS adalah setelah dana sebesar 10 Triliun Rupiah dicairkan. Kejanggalan pertama yang mencolok adalah ketiadaan satupun Tower BTS yang berdiri tegak sesuai dengan rencana. Anggaran yang besar ini seolah menguap begitu saja tanpa memberikan hasil yang nyata. Publik pun merasa kecewa dan terkejut dengan kebobrokan ini.
Salah satu faktor yang sering disebut sebagai penyebab kegagalan proyek adalah pandemi COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur. Pihak terkait mengklaim bahwa pembangunan Tower BTS terhambat akibat keterbatasan tenaga kerja, pengaturan lockdown, dan pembatasan pergerakan yang diberlakukan untuk memerangi penyebaran virus.
Namun, investigasi lebih lanjut mengungkapkan hal yang lebih kompleks. Terkuak bahwa pelaksana proyek telah mengajukan permohonan perpanjangan pembangunan hingga Maret 2022, meskipun perpanjangan tersebut melanggar aturan yang berlaku. Aturan yang jelas mengatur tenggat waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proyek tersebut, namun permintaan tersebut tetap diizinkan, menyebabkan kecurigaan terhadap keberpihakan pihak terkait.
Dalam situasi yang penuh kontroversi ini, muncul pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana proyek yang sebesar ini. Keputusan untuk memperpanjang pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan aturan yang berlaku menimbulkan keraguan terhadap integritas pelaksana proyek dan pihak terkait yang bertanggung jawab.
Meskipun pelaksana proyek mengklaim bahwa sebanyak 1100 Tower BTS telah terealisasi, pemeriksaan menggunakan teknologi satelit menunjukkan data yang berbeda. Menurut hasil pemeriksaan tersebut, hanya ada 958 Tower yang terdeteksi berdiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan pelaporan yang disampaikan oleh pelaksana proyek. Apakah ada kekurangan dalam mengumpulkan data ataukah ada ketidakjujuran yang terjadi dalam melaporkan progres proyek?
Selain itu, dugaan pun muncul bahwa Tower BTS yang berdiri sekalipun tidak berfungsi sepenuhnya. Tower yang seharusnya menjadi sarana penting dalam penyediaan sinyal komunikasi yang stabil dan luas, ternyata tidak mampu memenuhi fungsinya dengan baik. Hal ini menimbulkan keraguan serius terhadap kualitas pembangunan dan kelayakan proyek ini.