Pemerintah Provinsi Lampung sedang menghadapi gelombang viral yang tidak kunjung mereda. Kritik yang ditujukan kepada pemerintah provinsi mulai dari jalan rusak, pejabat hedon, hingga pajak kendaraan dinas yang telat bayar menjadi sorotan publik.
Dilansir dati berbagai media, Munculnya kritik yang tajam dan menyebar melalui media sosial menjadi masalah yang sulit diatasi oleh pemerintah. Gubernur Lampung, Arinal Junaedi, merasa risih dengan situasi ini dan meminta agar kondisi di Lampung jangan terus-terusan diviralkan baik oleh media maupun masyarakat Lampung karena menurutnya hal tersebut akan menjadi dampak buruk bagi Provinsi Lampung.
Namun, mengapa kritik tersebut terjadi dan kenapa pemerintah provinsi Lampung terus-menerus diserang oleh gelombang viral?
Kendaraan dinas milik Gubernur Lampung dan wakil gubernur Lampung menjadi sorotan karena mengalami keterlambatan membayar pajak. Bahkan, kendaraan dinas milik Ketua DPRD Provinsi Lampung juga menunggak pajak hingga 4 tahun 5 bulan. Hal ini menunjukkan buruknya pengelolaan aset provinsi Lampung.
Selain itu, isu lain yang menjadi viral adalah gaya hidup hedon Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana. Gaya hidup mewah Reihana dinilai tidak sesuai dengan hal-hal KPN 2022 sebesar 2,7 miliar. Gaya hidup hedon Reihana yang disorot mulai dari tas merk ternama hingga mobil yang dimilikinya. Buntut dari hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana untuk dimintai keterangan terkait hal ini.
Namun, munculnya kritik yang tajam ini juga memunculkan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi di Lampung. Presiden Jokowi dan sejumlah menteri meninjau langsung kondisi jalan yang rusak di Lampung. Selain itu, pihak pemerintah juga berusaha untuk menyelesaikan administrasi pajak kendaraan bermotor provinsi Lampung yang telat dibayar.
Kelalaian dan keteladanan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mengelola aset provinsi Lampung. Situasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan peduli terhadap kondisi pemerintahan di daerah mereka. Selain itu, hal ini juga memberikan tantangan bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola aset dan menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik.
Sebagai gubernur, menjadi tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Peran pemimpin sangatlah krusial dalam menangani situasi yang ada.
Menjaga kepercayaan dan transparansi dengan publik juga merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam era media sosial yang semakin canggih. Dengan begitu, seorang gubernur haruslah aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya.
Dalam hal ini, jika seorang gubernur tidak ingin diviralkan di media terkait kondisi Lampung, dapat dipahami bahwa hal itu mungkin dilakukan agar tidak terjadi informasi yang tidak akurat atau terlalu dini sebelum benar-benar terverifikasi. Namun, tetaplah penting untuk memberikan informasi yang transparan dan jujur kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi di wilayahnya, agar dapat memperkuat kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi situasi yang ada.