Rivalitas Terselubung Golkar Vs Demokrat (Dalam Melakukan Korupsi)

Dugaan suap bupati Buol yang diduga dilakukan oleh Hartati Murdaya menjadi rivalitas terselubung partai politik dalam melakukan korupsi. Tanpa memasukkan PDIP dalam jejaring korup partai politik yang juga diungkap KPK, karena PDIP tidak termasuk dalam lingkaran kekuasaan saat ini. Partai Demokrat membentuk pemerintahan koalisi meskipun sebagai pemenang pemilu legislatif dan presiden, namun tidak cukup percaya diri untuk membentuk pemerintahan non koalisi.

Kegotong-royongan politik yang dimaksudkan untuk mengamankan penyelenggaraan kekuasaan dalam perjalanannya penuh dinamika dalam bentuk tarik-ulur kepentingan politik. Tarik-ulur kepentingan politik yang kasat mata untuk diindera oleh publik meletakkan pemerintahan SBY menjadi pemerintahan yang tersandera oleh anggota koalisinya. Bahkan ketika ada anggota koalisi yang dinilai oleh pemimpin koalisi telah melanggar kontrak koalisi, pemimpin koalisi hanya bisa gembar-gembor di media tanpa diikuti dengan langkah politik yang tegas.

Koalisi politik mendorong kerjasama tidak hanya di ruang terang politik, namun juga didalam kegelapan yang dibentuk dari hasil-hasil kesepakatan untuk mengabdikan dirinya merampok uang rakyat. Dalih koalisi politik di tingkat nasional menjadi peletak dasar kesepakatan dari anggota koalisi untuk menjaga kepentingan-kepentingannya. Ujung kepentingan adalah kekuasaan. Sarana untuk melanggengkan kekuasaan adalah uang. Sumber kekuasaan seperti kepala daerah atau anggota legislatif adalah target yang harus ditaklukan untuk menjamin kepentingan yang dikehendaki.

Kepentingan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dilakukan dengan menguasai sumber kekuasaan. Investasi ekonomi didahului dengan investasi politik. Dugaan suap Bupati Buol oleh Hartati Murdaya menjadi bentuk upaya membangun investasi ekonomi dengan terlebih dulu melakukan investasi politik. Bupati Buol yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi politik di Pilkada dilihat memiliki kebutuhan atas dana untuk membiayai keikutsertaannnya dalam Pilkada. Hartati Murdaya melihat peluang politik untuk bisa melakukan investasi politik yang diharapkan dapat menjadi 'modal' dalam menjamin investasi ekonomi yang akan atau sedang dilakukan.

Terbentuklah koalisi korupsi antara Golkar dan Demokrat pada dugaan suap Bupati Buol. Koalisi korupsi mencerminkan rivalitas terselubung dalam sebuah ikatan jahat. Ikatan jahat terjadi ketika kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah hendak dibeli untuk mendapatkan pemanfaatan ekonomi atas suatu kegiatan investasi ekonomi. Ikatan jahat ini tidak hanya akan terjadi untuk kewenangan yang 'dijual', melainkan akan berlanjut dalam sebuah interaksi yang bersifat simbiosis mutualisme.

Pertanyaannya adalah rivalitas apakah yang terbentuk dari dugaan suap ini antara Golkar dan Demokrat? Rivalitas kekuasaan! Koalisi korupsi yang membentuk ikatan jahat bukan hanya bersifat kesementaraan, melainkan menjadi awal dari sebuah persiapan menghadapi kompetisi lebih luas untuk menguasai medan politik di daerah. Pemimpin daerah yang sudah terbeli maka kemungkinan akan mengabdi kepada pembelinya menjadi sangat besar. Dalam hal ini koalisi korupsi akan terus berlanjut di bidang-bidang lain diluar kesepakatan yang sudah terbentuk. Pembeli sudah memiliki akses terhadap kekuasaan. Dan tingkat kepercayaan yang terbangun akan memudahkan untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan lain.

Akses kekuasaan merupakan akses politik yang akan memudahkan dalam menguasai medan politik. Berbagai akses yang diperoleh adalah sebuah pertarungan aktor politik yang harus dimenangkan. Meski tidak harus dengan bersitegang, tetapi dapat dilakukan dengan 'win-win solution' dimana semua pihak mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan dari kesepakatan yang terbangun. Korupsi suap tidak sekedar suap, namun terdapat menjadi bayangan sebuah gambar besar dari sebuah pertarungan di medan politik untuk memperoleh dan atau menguasai kekuasaan.