Di dalam negara demokrasi yang sangat multikultur, Indonesia denga kesepakatan menjadikan sistem negara ini menjadi negara demokrasi (pasca orde baru). Hal ini dimungkinkan sebagai pengontrol yang masif kepada penguasa atau pemerintah.
Golongan pihak-pihak seperti ini biasa disebut dengan oposisi, kalau dalam pengartiannya oposisi berarti "berlawanan". Akan tetapi makna sebenarnya dari oposisi ini, dengan kata lain adalah untuk memberikan dorongan, masukkan serta mengkritisi hal-hal apa saja yang mau atau bahkan sudah dilakukan pemerintah sebagai bahan evaluasi.
Hal ini dilakukan demi untuk meluruskan pemerintah dan bergerak sesuai dengan rel-rel yang ada, agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, dalam bekerja untuk kepentingan bangsa. Sangat amat keliru ketika oposisi selalu di praktekkan sebagai tempat saling baku lawan, menjatuhkan, menghina. Justru cara-cara seperti itu, yang rawan menjadi perpecahan bangsa ini.
Lantas, siapa-siapa saja kah yang masuk dalam golongan oposisi? Biasanya pihak oposisi itu terdiri dari partai-partai yang kalah pemilu atau bahkan partai-partai yang tidak lolos dalam parlemen ataupun partai yang tidak masuk dalam koalisi pemenang pemilu.
Dalam sistem tatanan politik kita secara tidak langsung terbagi menjadi dua poros, pertama poros koalisi dan poros oposisi. Hal ini sebenarnya biasa dalam perpolitikkan alam demokrasi.
Tidak hanya itu, kaum masyarakat sipil atau civil society, juga biasanya masuk dalam golongan oposisi baik itu secara pribadi maupun bentuk lembaga atau organisasi atau komunitas, akan tetapi sangat jarang oposisi itu secara pribadi. Hampir semua poros oposisi itu sifatnya berkelompok.
Perlu diketahui juga, oposisi sebenarnya sudah ada sejak zaman Ir Soekarno, waktu itu pihak oposisi yang sangat bersebrangan dengan beliau adalah Tan Malaka. Dari segi pemikiran dan mau di bawa ke mana arah bangsa kita kala itu.
Kemudian, oposisi juga muncul ketika zaman orde baru, akan tetapi sifatnya senyap dan diam-diam, dalam hal untuk mengkritik pemerintah kala itu. Kemudian pasca reformasi, oposisi yang terlihat kala itu, hanya para kaum-kaum elit partai, yang berada dalam parlemen, kita tau kala itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih dilakukan oleh MPR.
Selanjutnya era demokrasi pertama kalinya, ketika Pak SBY terpilih menjadi Presiden, kita tau ribuan kritik dan masukkan kala itu tertujuh pada pemerintahan pak SBY. Ibaratnya seperti balon gas yang dilepaskan ke udara, terbangnya bebas tanpa ada yang mengontrol.
Lalu masuk dalam pemerintahan pak Jokowi, 2014 sampai dengan saat ini (2024), kala itu (2014) partai PKS bersama Gerindra sempat menjadi pihak oposisi. Akan tetapi ketika masuk periode kedua pak Jokowi, maka hanya sisa sendiri partai oposisi yaitu PKS kala itu.
Lantas tahun 2024 sampai ke depan, partai mana kah yang akan siap beroposisi? Sekretaris Jendral PDIP pak Hasto sempat mengatakan bahwasannya PDIP akan siap beroposisi. Menarik kita nantikan. Karena PDIP boleh kalah di pemilihan capres dan cawapres, akan tetapi secara pemilihan legislatif PDIP lah partai pemenangnya, disusul Partai Golkar.