Presiden Jokowi Rombak Kabinet dan Motif Politik di Balik Reshuffle. Langkah Presiden Joko Widodo mengubah menteri perdagangan serta menteri ATR/ BPN dinilai beberapa golongan dimaksudkan demi kestabilan politik, alih- alih melindungi harga minyak goreng senantiasa terjangkau dan menuntaskan konflik agraria.
Namun, Presiden Jokowi meyakini menteri perdagangan yang baru dilantik Zulkifli Hasan serta Menteri Agraria Tata Ruang- BPN, Hadi Tjahjanto, sanggup menuntaskan perkara tersebut dalam sisa masa pemerintahannya.
Buat kali ketiga dalam masa jabatannya yang kedua, Presiden Joko Widodo melaksanakan pergantian menteri.
Rabu kemarin (15/ 06), Presiden melantik Ketua Umum Amanat Nasional( PAN) Zulkifli Hasan selaku menteri perdagangan yang baru dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto selaku menteri ATR/ BPN.
Pada waktu bertepatan, presiden pula melantik Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor, selaku wakil menteri tenaga kerja; Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Anton, selaku Wamen ATR/ BPN; serta mantan bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, selaku wakil menteri dalam negara.
Tetapi, analis kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, memperhitungkan latar balik menteri serta wakil menteri yang baru dilantik ini mayoritas tidak terpaut pada bidangnya.
Sementara itu, kata ia, diperlukan orang handal yang dapat menanggulangi peningkatan minyak goreng hingga penyelesaian konflik agraria.
kata Trubus, di mari publik pula hendak memandang pada posisi yang tidak memandang terdapat kemanfaatan yang lebih. Maksudnya, misal harga minyak goreng terpaut dengan kebutuhan sembako itu, berpihak pada rakyat itu susah. Dengan performa- performa orang yang duduk itu.
Dikala ini, lanjut Trubus, ialah masa yang genting terpaut dengan pemulihan perekonomian Indonesia sehabis melewati masa pagebluk. Dengan waktu 2 tahun sisa pemerintahan Jokowi, dia meragukan Kabinet Indonesia Maju hendak membuat terobosan.
Kata Trubus, menteri-menteri di kabinet ini banyak yang orientasi ke (pemilu serta pilpres) 2024. Tidak berorientasi pada gimana menaikkan kinerjanya, ataupun melaksanakan inovasi-inovasi... Kesimpulannya, dari sisi kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan tidak sinkron ataupun tidak silih support dengan kehendak publik.