[caption id="attachment_363035" align="aligncenter" width="444" caption="dok. pribadi"][/caption]
Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tiga tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tiga tantangan itu; konfigurasi politik di DPR, isu keamanan dalam negeri dan isu ekonomi domestik.
Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam acara yang digelar Ikatan Alumni Universitas Udayana (Ikayana) di Bali, pada Sabtu (27 September 2014) lalu.
“Dalam politik, PAN dan PPP mungkin bergabung dengan koalisi Jokowo-JK, jika terjadi itu bisa mengubah peta politik yang ada saat ini,” ujar penasihat tim transisi Jokowi-Jk ini.
Luhut mengaku prihatin dengan keputusan parlemen yang mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mengembalikan pemilihan Gubernur/Walikota dan Bupati ke DPRD. Menurutnya, sikap Partai Demokrat yang meninggalkan ruat rapat paripurna (walk out) menciderai rakyat Indonesia.
“Pak SBY kasihan di-bully banyak orang, sangat tidak nyaman diakhir pemerintahannya,” kata Jenderal Bintang Empat yang juga pendiri Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus ini.
Sementara tantangan keamanan dalam negeri yaitu paham-paham radikalis seperti ISIS. Ia mengatakan, radikalisme menjadi isu serius karena kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, masalah obat-obat terlarang yang menyerang generasi muda Indonesia serta illegal fishing, illegal logging dan perdagangan manusia.
“Adapun tantangan ekonomi domestik yaitu pengalihan subsidi BBM, reformasi birokrasi, meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan pembangunan infrastruktur,” jelas mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini.
“Subsidi BBM harus dikurangi. Subsidi meningkat 30 persen dalam 5 tahun ini, sementara anggaran pembangunan infrastruktur flat hanya 8 persen. Artinya kita membakar uang terlalu banyak selama ini,” tambahnya.