Dalam tradisi demokrasi, cara kerja kekuasaan dan aturan main relasinya antar aktor politik sebetulnya simpel. Syahwat kuasa berlebih dan egopolitik yang kelewat bataslah yang seringkali membuat segalanya menjadi tampak rumit.
Oktober 2024 Prabowo dilantik sebagai Presiden. Beliau menerima mandat rakyat melalui Pemilu, karenanya sah memimpin cabang kekuasaan eksekutif, dan wajib dihormati. Sistem Presidensial yang digunakan sebagai pilihan jalan konstitusional memberinya otoritas pemerintahan besar kepada Presiden. Pada saat yang sama partai-partai pengusung pencalonannya masuk parlemen sebagai kelompok yang akan menjadi pendukung pemerintahannya, dan beberapa kader mereka masuk kabinet sebagai pembantu Presiden.
Di sisi lain, kandidat yang kalah, oleh sebab ketokohan dan fakta politik bahwa dibelakangnya juga ada jutaan pemilih yang menitipkan mandat kepadanya, dengan sendirinya ia menjadi oposan loyal (loyal opposition), dan juga wajib dihormati. Pada saat yang sama partai-partai pengusungnya, masuk atau tidak ke parlemen, idem ditto mereka memainkan peran-peran oposisional dalam relasi kuasa (kekuatan politik) yang memerintah dan yang tidak memerintah.
Dalam konteks relasi ini, baik pihak yang memerintah maupun yang tidak memerintah sama-sama berhak mengatasnamakan rakyat. Karena keduanya sama-sama menerima mandat dari rakyat. Pembedanya hanya soal jumlah mandat yang diterima. Maka atas nama dan untuk kepentingan rakyatlah kedua belah pihak sama-sama bekerja dalam ruang kepolitikan diskursif, yang sarat dengan kontestasi gagasan dan kualitas keberpihakan kepada rakyat.
Kompetisi selesai, Pemilu tuntas, dan semua pihak mestinya segera fokus (fokus saja) dengan posisi yang telah diraihnya berdasarkan kalkulasi mandat politik dari rakyat. Menjadi pemerintah dan oposisi sejatinya sama-sama terhormat, karena sama-sama mengemban mandat dan bekerja untuk rakyat dalam ruang kepolitikan yang sama. Kehormatan itu akan berakhir manakala mereka mengkhianati rakyat, baik sebagai pemerintah maupun sebagai oposisi.
Dengan cara pandang itulah maka rencana pertemuan Prabowo dalam kapasitas sebagai Presiden dengan Megawati dalam kapasitas sebagai Ketua Umum partai yang kalah kontestasi Pemilu sesungguhnya menjadi tidak perlu. Kecuali sekedar merayakan nostalgia dan pertemanan bersama nasi goreng Megawati yang legendaris itu, kabarnya. Lebih dari itu, hemat saya, sekali lagi, tidak perlu. Sama tidak perlunya dengan upaya mendorong-dorong Anies masuk istana, atau merayu-rayu Prabowo membuka pintu istana untuk Anies.
Mengapa Tidak Perlu ?
Sekali lagi, fokus saja dengan posisi masing-masing yang telah diberikan rakyat. "Vox Populi Vox Dei." Jangan sampai Tuhan yang telah menggariskan qodarnya melalui pilihan rakyat itu malah menjadi tidak ridho karena masing-masing pihak seakan tidak Ikhlas menerima taqdir masing-masing. Prabowo, fokuslah bekerja sebagai Presiden, mulailah tunaikan kewajiban konstitusional dan janji-janji politiknya. Megawati, Anies dan siapapun yang satu taqdir dan satu frekwensi politik dengan mereka fokuslah bekerja sebagai pengingat, pengoreksi sekaligus penjaga agar kekuasaan di tangan Presiden Prabowo tidak melenceng dari track yang seharusnya dilalui.
Jadi, sesimpel itu sebetulnya. Yang menjadikan semuanya tampak rumit karena ada syahwat kuasa dan egopolitik berlebih yang menyandera pikiran masing-masing pihak. Suatu situasi yang membuat Presiden bisa menjadi tidak fokus dalam menjalankan pemerintahan demi menunaikan tugas konstitusional dan sesegara mungkin memenuhi janji-janji politiknya. Mari kita periksa dengan kritis.
Kita mulai dengan pertanyaan ini. Jika benar Prabowo ingin bertemu Megawati seperti dikabarkan berbagai media, untuk apa ? Untuk meredam kekuatan oposisional yang kini kian melebar space-nya ke area-area parlemen jalanan seperti medsos ? Atau untuk menambah lagi daya dukung politik kekuasaanya dengan menciptakan koalisi yang lebih gigantis dengan cara memasukan kader-kadernya ke kabinet ? Atau, untuk minimalisir pengaruh Jokowi lalu perlahan menguburnya ?
Jika untuk keperluan itu semua, hemat saya sekali lagi, tidak perlu. Suara warganet itu representasi suara wargarepublik. Tidak perlu gerah dengan suara-suara mereka. Sebaliknya, fahami saja kegelisahan dan kerisauan mereka itu sebagai energi yang menghidupkan mesin demokrasi sekaligus pemicu introspeksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan. Mengartikulasikan kerisauan dan kegelisahan itu juga merupakan hak konstitusional mereka.