Hasil survei moncer, dukungan publik meriah, pengalaman memimpin lebih dari cukup, kapasitas dan integritas unggul, serta (yang tidak kalah penting) minat pribadi dan kesiapan maju tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika tidak ada satupun partai politik yang mau mengusungnya sebagai kandidat Kepala/Wakil Kepala Daerah, maka semua prasyarat politik kepemimpinan itu percuma saja.
Itulah situasi yang saat ini dihadapi Anies Baswedan. Sayang memang jika akhirnya penggagas Indonesia Mengajar ini gagal maju ke arena kontestasi Pilgub Jakarta. Tetapi apa boleh buat, inilah "hukum besi" politik elektoral dimana hakikat keberadaan, fungsi dan peran partai politik sangat determinatif dan suka tidak suka harus diterima oleh Anies dan para pendukungnya, atau siapa saja yang memiliki kemiripan situasi yang demikian.
Dan dalam konteks "hukum besi" politik elektoral itu, Anies dan para pendukungnya jelas tidak relevan jika hanya mengeluhkan apalagi menyalahkan para kompetitor dan sikap partai-partai yang tidak mau mengusungnya. Dalam tradisi demokrasi yang semakin liberal, partai politik terlebih para elitnya, tentu memiliki logika politik dan kepentingannya sendiri-sendiri dalam agenda pengusungan Cagub-Cawagub.
Sebaiknya Anies Masuk Partai
Lantas apa yang harus dilakukan Anies dan para pendukungnya? Beberapa hari lalu sekelompok warga yang menamakan diri Poros Jakarta mendatangi kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
"Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapkan kepada PDI Perjuangan bersama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan bagi wong cilik untuk memajukan kota Jakarta," ungkap jubir Poros Jakarta, Biem Benyamin seperti dikutip berbagai media.
Langkah Poros Jakarta yang bolehlah dianggap mewakili para pendukung Anies itu tentu sehat dan bagus sebagai bentuk partisipasi sekaligus pengartikulasian aspirasi rakyat. Tetapi dalam konteks mengikhtiarkan Anies bisa maju sebagai Cagub Jakarta tentu tidak cukup. Bahkan jika misalnya Poros Jakarta juga datang ke Nasdem Tower dan meminta Sutya Paloh kembali memberi kesempatan Anies untuk maju, kali ini sebagai bakal pemimpin Jakarta, tetap saja belum cukup.
Harus ada upaya yang lebih total dan asertif, dan ini mesti dilakukan oleh Anies sendiri. Yakni dengan menawarkan diri (secara serius dan berintegirtas, tidak semata karena mau maju Pilgub) atau apapun istilahnya kepada partai politik untuk bergabung menjadi kader organik. Terkait ini, elit PKS Jakarta pernah mengemukakan bahwa Anies pernah diminta masuk menjadi anggota PKS namun ia menolak (Kompas.com, 12 Agustus 2024).
Padahal permintaan PKS ini dimaksudkan untuk membuka jalan koalisi dan memudahkan proses kandidasi. Dengan menjadi kader PKS, Anies bisa dipasangkan dengan Cawagub dari partai lain yang siap membangun kerjasama atau koalisi. Jadi PKS tidak perlu lagi "menghargamatikan" Sohibul Iman sebagai Cawagubnya.
Jalan pikiran yang demikian itu pernah juga saya uraikan dalam artikel ini : Anies, PKS dan PDIP, dari Jakarta Menuju Pilpres 2029? "...cepat atau lambat PKS akan meminta Anies untuk bergabung sebagai kader resmi PKS. Dengan cara demikian, PKS tetap menjadi leader koalisi dan memiliki kader sebagai bakal Capres paling potensial di Pilpres 2029."
Sayangnya, Anies ternyata menolak permintaan sebagaimana tadi diungkapkan oleh salah seorang fungsionaris PKS DKI Jakarta itu. Jangan-jangan karena penolakan ini pula yang kemudian menjadi (setidaknya salah satu) alasan mengapa akhirnya PKS siap-siap balik badan dan merapat ke kubu KIM Plus pengusung Ridwan Kamil.