Pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan keputusan KPU tentang Paslon Presiden-Wapres terpilih, Prabowo sibuk mempersiapkan susunan anggota kabinet yang kelak bakal menjadi para pembantunya di pemerintahan.
Berbagai langkah dan ikhtiar telah dilakukannya, terutama menjalin komunikasi dan membangun konsensus dengan pimpinan dan elit partai yang sebelumnya menjadi "lawan tanding" dalam kontestasi Pilpres.
Sejauh ini Prabowo nampaknya sukses meyakinkan para elit Nasdem dan PKB, dua parpol dari koalisi lawan tandingnya di Pilpres untuk bergabung kedalam pemerintahannya nanti. Kalau PPP hemat saya tidak perlu dihitung, karena sudah lebih dulu menyatakan siap bersama Prabowo meski belum ditawari.
Sementara itu, sejauh yang dapat dibaca, Prabowo nampaknya gagal (setidaknya sampai hari ini) meyakinkan Megawati dan PDIP untuk juga bergabung kedalam pemerintahannya.
Di tengah komunikasinya dengan Megawati yang masih mentok, Ganjar Pranowo mendeklarasikan dirinya secara terbuka bakal menjadi oposisi.
Meski suara Ganjar dianggap bukan sikap resmi partai, pernyataan ini seolah mengisyaratkan kemungkinan PDIP memang akan berada di luar pemerintahan dan siap menjadi oposisi yang bertenaga.
Gangguan Bisa dari Dalam
Terhadap fakta itulah kemudian banyak pihak yang mengaitkan pernyataan lugas Prabowo pada acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024. "Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu," (CNN Indonesia, 10 Mei 2024).
Siapa yang menjadi sasaran pernyataan Prabowo itu tentu beliau sendiri yang tahu pasti. Tetapi penting pula dicatat, bahwa keberhasilan mengubah haluan politik Nasdem dan PKB dari lawan menjadi kawan tentu bukan tanpa tantangan dan resiko.
Tantangan itu bahkan bisa berasal dari dalam barisan koalisnya sendiri. Misalnya dimulai dari resistensi atas langkah Prabowo mengajak para kompetitornya bergabung kedalam pemerintahannya nanti.
Dan kabarnya beberapa elit partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) memang tidak cukup bahagia menerima kehadiran Nasdem dan PKB. Mengapa? Karena dengan masuknya kawan baru di koalisi mau tidak mau alokasi jabatan di kabinet dengan sendirinya akan semakin tersebar.
Resistensi itulah saya kira yang beberapa waktu ditunjukan oleh pimpinan Partai Gelora yang dengan keras menolak kemungkinan PKS bergabung kedalam pemerintahan Prabowo.