Lihat ke Halaman Asli

Agus Sutisna

TERVERIFIKASI

Lecturer I Researcher IInstagram : @kiagussutisna

Dampak Politik Jika Sri Mulyani Akhirnya Mundur, Apa yang Harus Jokowi Lakukan?

Diperbarui: 19 Januari 2024   22:30

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

www.kompas.com

Kamis kemarin, sejumlah media nasional mengabarkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan bakal mundur dari jabbatannya. Kabar ini bersumber dari pernyataan ekonom senior UI sekaligus peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam acara Political Economic Outlook 2024 di Tebet yang digelar di Jakarta, Sabtu 13 Januari lalu.

Sebelum media mengangkat berita ini, video pernyataan Faisal Basri sudah lebih dulu tersebar di berbagai platform jejaring media sosial. Dalam tayangan video tersebut, Faisal antara lain mengungkapkan :

"...saya denger ibu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi Menteri, kan PDIP belain Jokowi terus kan pusing, katanya nunggu momentum. Nah mudah-mudahan momentum ini segera, insyaAllah itu jadi pemicu yang dahsyat seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnnya mundur zaman Pak Harto karena ini secara moral fondasinya sudah rontok."

Lantas apa yang menjadi alasan Sri Mulyani (dan kabarnya juga beberapa Menteri lainnya) diduga akan mundur dari jabatannya?

Alasan utama yang beredar di ruang publik adalah karena mereka merasa sudah tidak sejalan lagi dengan kebijakan dan sikap Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres. Faisal Basri menduga, akibat pemihakan Jokowi ini para Menterinya banyak merasa terganggu karena terlalu banyak intervensi yang masuk dalam tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan politik tertentu apalagi yang terkait dengan penggunaan anggaran negara.

"Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia gitu 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya, 'wah itu anggarannya belum ada di APBN pak', 'tapi uangnya ada?' diusahakan pak,' 'laksanakan'. Itu kan kalau dilakukan crime karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, enggak bisa di jumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini," ungkap Faisal menirukan percakapannya dengan seorang yang ia sebut menteri selain Sri Mulyani dan Basuki (CNBCIndonesia, 18 Januari 2024). 

Bagaimana Dampak yang Bisa Terjadi ?

Pernyataan Faisal Basri tentu membutuhkan bukti otentik agar tak terkesan sekedar asumsi dan dugan spekulatif saja, setidaknya klarifikasi dari menteri-menteri yang disebutkannya. Dan Sri Mulyani sendiri sudah buka suara soal isu ini, hanya saja bukan klarifikasi yang jernih dan memadai. Kepada media pagi tadi di istana, ia hanya menyatakan, "saya bekerja, bekerja". Lalu beranjak tanpa banyak bicara (Detik.com, 19 Januari 2024).

Tetapi di luar pernyataan Faisal Basri dan jauh sebelum ia mempublikasikannya kepada media, kabar bahwa soliditas kabinet terganggu akibat kontestasi Pilpres sesungguhnya sudah lama berhembus. Dan ini tentu saja masuk akal dan mudah difahami, mengingat para Menteri faktanya memang terbelah kepada dua kubu Paslon Capres-Cawapres.

Sejumlah Menteri ikut bersama Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, dan sebagian lagi (meski tidak secara terbuka) jelas berada di belakang Ganjar-Mahfud, terutama para Menteri yang berasal dari PDIP. Bahkan tidak mustahil ketidaksolidan itu juga sesungguhnya terjadi pada Menteri-menteri yang berasal dari Nasdem dan PKB yang mendukung Paslon Anies-Cak Imin.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline