Sejak ditetapkan sebagai bakal Cawapres Prabowo pada hari iari Minggu 22 Oktober 2023 lalu, Gibran Rakabuming Raka sontak menjadi episentrum pemberitaan dan opini di ruang publik.
Sebagaimana bisa dicermati dan terekam jejak digitalnya dalam berbagai media, mainstream maupun media sosial, sebagian masyarakat memberikan dukungan, dari yang luar biasa, sedang-sedang saja, hingga dukungan yang alakadarnya. Sebagian datar-datar saja, tidak mendukung tidak pula menolak. Dan sebagian lagi menolak, dari yang menolak dengan ekstrim, sedang-sedang saja, hingga menolak alakadarnya.
Terdorong oleh rasa ingin tahu, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang menolak, saya mencoba menyusun rancangan riset pendahuluan. Judulnya kira-kira begini: "Analisis Faktor-faktor Penyebab Resistensi Publik terhadap Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden". Sumber data/informasi dieksplorasi dari opini publik yang beredar di media, baik mainstream maupun media sosial.
Nah, untuk para kompasioner yang beraktifitas di kampus dan berminat pada isu panas ini silahkan japri (pede banget yak?). Kita kolaborasi. Lumayan untuk mengisi data portofolio penelitian di lembar Laporan Kinerja Dosen (LKD) semester ini. Siapa tahu bisa tembus jurnal bereputasi dan dapat Scopus.
Lalu, mengapa banyak masyarakat yang resisten (menolak) terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden? Berikut ini adalah 5 (lima) jawaban hipotetik yang sudah diurutkan berdasarkan bobot penolakan kualitatifnya.
Cara yang ditempuh Gibran
Jawaban hipotetik yang pertama berkenaan dengan cara atau jalan yang ditempuh Gibran hingga berhasil menjadi bakal Cawapres Prabowo. Publik melihat cara atau jalan yang ditempuh Gibran menjadi bakal Cawapres adalah cara yang buruk, tak sehat secara politik.
Cara buruk yang dimaksud adalah penggunaan otoritas Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme judicial review yang telah dipersiapkan sedemikian rupa. Mulai dari pembentukan opini seputar kepemimpinan anak muda oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan elektoral terhadap Gibran, penyiapan para pihak pemohon perkara, hingga ke "penyelundupan hukum" (meminjam istilah Prof. Yusril Ihza Mahendra) oleh Ketua MK.
Sekali lagi, secara hipotetik inilah alasan paling kuat dan determinatif mengapa banyak masyarakat menolak pencalonan Gibran. Artinya, andai saja cara yang ditempuh itu normal dan dalam batas yang wajar boleh jadi masyarakat tidak akan terlalu mempersoalkan.
Anak Presiden, Keponakan Ketua MK