Lihat ke Halaman Asli

Stevan Manihuruk

TERVERIFIKASI

ASN

Debat Kedua, Isu Lingkungan Masihkah Tenggelam?

Diperbarui: 17 Februari 2019   03:35

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Jokowi dan Prabowo (Foto: Merdeka.com/Imam Buhori)

Publik sudah menyaksikan dan tentu masih ingat suasana debat pertama yang mengulas tentang penegakan hukum, korupsi, HAM, dan terorisme. Tiba saatnya, debat kedua yang akan membahas topik energi dan pangan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup dan infrastruktur.

Sudah pasti akan ada perbedaan yang disuguhkan. Debat kali ini hanya akan menampilkan capres, minus cawapres. Artinya, dua orang kandidat orang nomor satu di republik ini akan bertarung satu lawan satu.

Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, KPU juga memastikan format debat sudah diperbaiki dan dirancang sedemikian rupa. Tidak ada pemberian kisi-kisi soal sebagaimana debat pertama.

Debat kedua ini juga akan memberikan kesempatan kedua kandidat untuk bisa "tarung bebas" mengeluarkan gagasannya seoptimal mungkin.

Bicara tentang topik debat kedua ini, terus terang saya agak mengkhawatirkan konsentrasi dan fokus kedua kandidat hanya akan berkutat di sekitar masalah infrastruktur, pangan, energi, (dan mungkin sedikit) sumber daya alam. Sementara topik lingkungan hidup sepertinya sepertinya sekadar menjadi tambahan.

Prediksi ini tentu bukan tanpa alasan. Kita mengingat kembali perjalanan waktu sejak penetapan pasangan capres-cawapres sampai saat ini, isu lingkungan hidup sepertinya memang tak terlalu menarik dibincangkan.

Kubu petahana terlihat lebih asyik dan bangga berbicara tentang keberhasilan pembangunan infrastruktur dimana-mana. Kita memang harus mengakui bahwa di periode ini, anggaran negara memang cukup banyak tersedot untuk membangun ragam infrastruktur yang konon tidak pernah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Kalaupun dikerjakan, tidak tuntas alias mangkrak.

Padahal, berkaitan dengan isu lingkungan hidup, pemerintah juga gencar mendistribusikan sertifikat pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. pemerintah berkomitmen tidak memberikan atau memperpanjang izin pada korporasi besar.

Sayangnya, pendistribusian hak kelola hutan ini kelihatannya lebih dikaitkan pada isu pemerataan kesejahteraan atau ekonomi masyarakat dibandingkan kewajiban/tujuan menjaga dan melestarikan hutan itu sendiri.

Demikian halnya kubu penantang pun sepertinya lebih fokus dengan topik yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi. Dari satu tempat ke tempat yang lain, janji-janji yang ditawarkan hanya soal penambahan lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok murah, kenaikan penghasilan dan sebagainya.

Apapun isu yang dibincangkan, kubu penantang akhirnya selalu mengaitkannya dengan isu ekonomi. Ketika petahana membanggakan berbagai keberhasilan pembangunan infrastruktur, penantang balik memunculkan sindiran "warga miskin tidak makan jalan tol".

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline