Isu hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme sudah ditetapkan menjadi tema debat pertama Pilpres yang akan digelar pekan depan. Tanpa bermaksud mendahului, sepertinya petahana akan lebih unggul dan menguasai. Apa sebabnya?
Sudah jelas, sebelum dan saat memasuki masa kampanye, tim penantang sepertinya lebih fokus dengan isu-isu ekonomi. Narasi kritik terhadap pemerintah yang disampaikan berulang-ulang mulai dari kenaikan harga bahan pokok, lemahnya daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat yang rendah, ketimpangan penghasilan masyarakat, hutang luar negeri hingga narasi "Indonesia bubar" pun jelas lebih condong berkaitan dengan isu ekonomi.
Sementara berkaitan dengan tema debat pertama Pilpres yang sering "digoreng" penantang adalah kasus Novel Baswedan. Ketika baru-baru ini Polri sudah memenuhi tuntutan publik untuk membentuk Tim Gabungan guna menuntaskan kasus tersebut, praktis petahana sudah memiliki persiapan jawaban bila ditanya saat debat.
Sebenarnya bisa dimaklumi. Salah satu alasan utama, profil cawapres penantang, Sandiaga Uno sebagai mantan pengusaha tentu dianggap lebih menguasai isu ekonomi. Sementara kita sangat jarang mendengar komentar dan pandangan Sandiaga mengenai isu hukum, HAM, korupsi dan terorisme.
Itulah sebabnya di masa-masa kampanye, Sandiaga lebih sering turun langsung ke pasar-pasar tradisional, berdialog dengan para pedagang dan pengunjung pasar. Konon, hasil kunjungan tersebut yang dijadikan bahan amunisi untuk menyerang pemerintah walaupun dengan kesan agak lebay dengan memunculkan istilah tempe setipis ATM, dan sebagainya.
Kubu penantang sepertinya berasumsi bahwa rezim saat ini terlalu fokus dengan ambisi pembangunan infrastruktur di penjuru Nusantara sehingga nyaris melupakan pembangunan dan pembenahan ekonomi masyarakat.
Bahasa sederhananya, proyek infrastruktur tersebut menghabiskan dana yang fantastis dan berorientasi jangka panjang. Sementara rakyat hari ini masih butuh makan dan penghidupan yang layak.
Kubu penantang juga sepertinya akan kesulitan mencari titik lemah rezim dalam hal penegakan hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Berbagai indeks dan persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah terbukti terus membaik.
Kinerja dan kesigapan aparat keamanan dalam menangani serta mengungkap berbagai aksi terorisme bahkan sudah mendapat pujian dunia internasional. Beberapa kali memang sempat terjadi aksi teror di beberapa tempat, namun banyak yang meyakini bahwa ruang gerak para teroris saat ini sudah kian sulit.
Sementara bila tak berhati-hati, kritik penantang berkaitan dengan keempat isu tersebut justru bisa jadi bumerang. Ibarat senjata makan tuan. Misalkan saat penantang ingin menyerang pemerintah berkaitan banyaknya pejabat negara yang ditangkap karena kasus korupsi, pemerintah bisa berkelit bahwa itu menjadi bukti penegakan hukum secara tegas yang sedang berjalan.
Kubu penantang bahkan harus "berkaca" terlebih dulu mengingat banyak koruptor yang justru berasal dari partai politik mereka sendiri. Tak hanya itu, partai politik dalam barisan penantang juga menjadi penyumbang terbanyak nama-nama mantan napi koruptor yang masih masuk dalam daftar calon anggota legislatif mendatang.