Sudah jatuh tertimpa tangga. Habis manis sepah dibuang. Dua peribahasa tersebut mungkin bisa menggambarkan nasib Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Setelah resmi ditahan KPK sebagai tersangka kasus korupsi, Taufik langsung dicopot jabatannya sebagai pimpinan DPR sekaligus dinonaktifkan dari PAN.
Dengan kata lain, saat ini Taufik bukan siapa-siapa lagi. Bila sebelumnya, ia sangat dihormati lantaran memegang jabatan penting di partai politik dan DPR, sekarang ia harus berjuang sendiri untuk melepaskan diri dari jerat hukum atau minimal bisa meringankan hukuman yang akan diterimanya.
April lalu, PAN juga menjatuhkan sanksi yang sama terhadap Zumi Zola. Sulit dibayangkan karena sebelumnya Zola merupakan "anak emas" dan kebanggaan partai yang memegang jabatan prestisius yaitu sebagai Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PAN Provinsi Jambi dan tentu saja, Gubernur Jambi.
Tak hanya PAN yang bisa "pamer" ketegasan, PDI-P juga tak mau ketinggalan. Beberapa waktu lalu, partai penyokong utama pemerintah ini telah memecat Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dari keanggotaan partai setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.
Sekadar catatan, Sunjaya merupakan "pasien" ke-100 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dari unsur kepala daerah.
Kita tentu senang dengan sikap partai politik akhir-akhir ini yang tak lagi membela mati-matian kadernya yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Sayup-sayup memang masih terdengar ungkapan pembelaan soal kriminalisasi, skenario dan lain-lain. Namun yang pasti, sikap resmi partai jelas; si tersangka korupsi langsung dipecat.
Bisakah ini diklaim sebagai bentuk ketegasan partai politik sekaligus dukungan sungguh-sungguh terhadap agenda pemberantasan korupsi ? Eits, nanti dulu. Andaipun disebut sebagai ketegasan, barangkali yang lebih tepat dan lengkapnya adalah ketegasan musiman.
Taufik Kurniawan, ditahan KPK dan telah dinonaktifkan PAN (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ya, sikap tegas partai politik tersebut mungkin berkaitan erat dengan momentum tahun politik saat ini. Partai politik tentu tak mau diberi label sebagai bungker atau pembela koruptor bila tak segera menindak kadernya yang terlibat korupsi. Citra dan masa depan partai terlalu besar untuk dipertaruhkan. Partai bisa-bisa kehilangan dukungan dan potensi suara dari para pemilih.Partai politik tentu harus realistis. Untuk apa mati-matian membela seorang kader yang terjerat korupsi, sepenting apapun posisi yang dimilikinya, bila akhirnya membuat partai politik tersebut kehilangan suara calon pemilihnya ? Perbandingannya jelas sangat tak seimbang.
Langkah paling logis tentu saja segera mengambil tindakan tegas dengan memecat kader koruptor. Ini penting tak sekadar membersihkan nama partai politik di mata publik, sekaligus bisa menjadi bahan kampanye bahwa partai benar-benar tegas dan serius untuk memerangi korupsi.
Kita bisa menelusuri data dan fakta lewat dunia maya, biasanya hampir seluruh partai politik sangat tidak terima apalagi sampai menyerah begitu saja, bila ada kadernya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi.