Kabar gembira bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Setelah sempat tiga tahun berturut-turut tak pernah merasakan kenaikan gaji, pemerintah akhirnya berubah pikiran dan membuat kebijakan baru.
Sejak awal menjabat, Joko Widodo-Jusuf Kalla memang bertekad untuk mengalihkan sektor konsumtif ke produktif. Belanja pegawai dinilai masuk dalam kategori sektor konsumtif, sehingga pemerintah memutuskan tidak ada lagi kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri hingga pensiunan.
Pengumuman kenaikan gaji bagi aparatur negara disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Agustus 2018.
"Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," ucap Presiden Jokowi.
Sebagaimana dilansir kompas.com, Jokowi beralasan, kenaikan gaji ini dilakukan pemerintah lantaran untuk melanjutkan tren positif yang terjadi pada birokrasi selama 2018. Pada 2018, pemerintah telah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga (K/L) guna memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, baik, dan cepat, serta transparan.
Rencana kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok itu pun diharapkan Jokowi bisa semakin memberikan peningkatan kualitas birokrasi dalam negeri.
"Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," tutur Jokowi.
Tahun politik
Seperti biasa, setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan selalu menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Pihak pendukung pemerintah akan selalu pro dan mendukung, sebaliknya pihak oposisi hampir selalu kontra atau minimal nyinyir.
Terlebih lagi di masa-masa kontestasi politik yang tinggal beberapa bulan lagi. Masing-masing pihak akan bertarung memengaruhi persepsi publik sekaligus mencoba menarik simpati.
Sekali lagi, itu hal-hal yang wajar dan biasa saja dalam konteks pertarungan politik. Kita harus sadar dan tak bisa dimungkiri bahwa salah satu kemewahan yang pasti dimiliki setiap petahana adalah bisa menentukan paket kebijakan populis sekaligus memilih momentum yang tepat untuk meluncurkannya.