Memasuki tahun politik, segala macam upaya akan dilakukan tokoh-tokoh politik guna menjatuhkan pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya. Menurut saya itu yang sedang terjadi di balik riuhnya polemik soal gaji BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
Hak keuangan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
Perpres tersebut menetapkan gaji Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri sebesar Rp. 112.548.000. Sementara anggota Dewan Pengarah yang berjumlah 8 orang masing-masing Rp. 100.811.000. Sementara Gaji Kepala BPIP Yudi Latief sebesar Rp. 76.500.00 per bulan.
Pro dan kontra langsung menyeruak di ruang publik. Pihak-pihak yang selama ini memang berseberangan dengan pemerintah (oposisi) memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang "orang dekat" Jokowi dan tentunya Jokowi itu sendiri. Sementara yang pro juga habis-habisan mencari dalih pembenaran untuk membela diri.
Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah reaksi para personil di tubuh BPIP itu sendiri. Jika kita menelusuri jejak digital, terlihat jelas bahwa yang paling banyak memberikan reaksi adalah Mahfud MD, salah satu dari delapan anggota Dewan Pengarah. Ia banyak memberikan penjelasan, tanggapan, komentar bahkan "serangan balik" terkait isu ini.
Padahal sebagaimana kita ketahui, sorotan utama sebenarnya lebih diarahkan ke Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Dewan Pengarah dan sekaligus pula sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintah saat ini, PDI-Perjuangan.
Seperti dilansir berbagai media, Mahfud melontarkan pernyataan bahwa gaji 100 juta itu relatif kecil dibandingkan yang pernah diterimanya saat pernah menjadi anggota legislatif, Menteri, bahkan ketua MK.
Mahfud bahkan melakukan serangan balik dengan membandingkan besaran gaji tersebut dengan yang diterima oleh anggota DPR yang menurutnya jauh lebih besar. Mahfud juga bereaksi keras terhadap pihak-pihak yang menyerang, misalnya Amien Rais dan PKS.
Mahfud secara tersirat menyoroti sosok Amien Rais yang sesuai dakwaan pengadilan, telah menerima "uang haram" pada salah satu kasus korupsi yang sedang berjalan di pengadilan saat ini. Mahfud juga menyerang PKS yang menurutnya sudah menghasilkan dua orang koruptor kelas kakap.
Berbagai pernyataan dan reaksi Mahfud dalam menyikapi polemik ini bisa kita telusuri di berbagai media online. Info terkini, Mahfud bahkan dikabarkan akan menemui Presiden Jokowi dan membahas kemungkinan Perpres tersebut untuk dicabut.
Reaksi Mahfud tentu bisa dibaca sebagai bentuk kegusaran karena citranya selama ini ketika berkarier di jabatan publik, ia dikenal sebagai sosok negarawan dan anti korupsi. Citra yang sudah dibangun dan diperjuangkan selama puluhan tahun terancam runtuh seketika hanya gara-gara polemik gaji di BPIP.