EKONOMI kerakyatan Jokowi yang disampaikan sebagai salah satu perwujudan visi-misi sebagai Presiden seolah memberikan secercah harapan. Menurut berbagai pakar, ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistim ekonomi yang dibangun atas dasar dan untuk kedaulatan ekonomi rakyat. Dapat pula dikatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Untuk menjamin hal ini dibutuhkan keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan masyarakat.
Ekonomi kerakyatan sebagai amanat dari UUD 1945 harus diperjuangkan oleh Pemerintah. Pemerintah harus menjamin kebutuhan sembako, energi, air tidak jatuh ke pihak asing pun dengan aneka kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Itu sebabnya ada Pertamina, PLN dan PAM yang memberikan kepastian ketersedian energi untuk dinikmati oleh rakyat.
Di sisi yang lain, kita akan menyambut pasar bebas 2015 di mana ekspansi pasar secara besar-besaran akan terjadi. Sebenarnya kita sudah melihat dengan membanjirnya produk-produk batik dan buah dari Tiongkok. Bahkan produk-produk buah impor sangat mudah kita temui sampai kota-kota kabupaten, mungkin juga sudah sampai di kota-kota kecamatan. Kita juga sudah menyaksikan dengan mata kita sendiri pengalihan/penjualan aset negara kepada pihak asing. Ambil contoh perusahaan air minum (PAM) sudah diambil oleh Palyja dan TPJ. Dampaknya harga air menjadi mahal dan berllipat-lipat. Belum lagi Indosat dan Telkom yang dibeli BUMN Singapura.Ini hanya segelintir contoh yang sudah terjadi.
Dengan demikitan tidak disadari bahwa selama ini Indonesia mempratekkan ekonomi neoliberalisme yang memang didikte dan dipaksakan oleh negara-negara besar. Belum lagi campur tangan pihak asing agar Indonesia tidak mengintervensi dalam layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Konsekuensinya kita bisa merasakah pendidikan sangat mahal, demikian juga dengan akses terhadap layanan kesehatan secara khusus bagi masyarakat kurang mampu. Indonesia sejak tahun 1980 telah menjadi pasien dana moneter internasional dan bank dunia yang menjadikan Indonesia negara kaya tapi banyak rakyatnya yang miskin.
Mampukah Jokowi dalam lima tahun ini membalikkan keadaan ini? Mampukah Jokowi melakukan pay back aset-aset atau melakukan nasionalisasi terhadap beragam mega proyek yang telah dikuasi pihak asing? Mampukah Jokowi melindungi pasar domestik dari gempuran produk-produk asing? Mampukah Jokowi menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu? Mampukan Jokowi membatalkan agenda ekonomi neoliberal dengan intervensi terhadap beragam produk undang-undang yang mengatur tentang kelistrikan, migas dan penanaman modal asing?Mampukah Jokowi mendobrak ekonomi liberal yang sudah mapan tersebut?
Sangat berat tantangan yang dihadapi oleh Jokowi. Jokowi perlu didukung oleh para birokrat yang cakap, legislator yang handal dan rakyat yang disiplin dan mencintai produk-produk dalam negeri. Pihak asing yang terusik kepentingannya dengan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan Jokowi tentu tidak akan tinggal diam. Beragam upaya akan mereka siapkan untuk menghadang ekonomi kerakyatan Jokowi
Referensi:
- infoindonesiakita.com
- unismuh.ac.id
- spi.or.i