Alat Negara Tak Boleh Jumawa

Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melarang demonstrasi atau unjuk rasa, karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara dalam menyuarakan pendapatnya.
Aparat kepolisian sebagai alat negara wajib mengamankan setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasinya.
Mengamankan unjuk rasa bukan berarti mengusir atau membubarkan demonstrasi tersebut, namun memastikan jika acara demo dapat berjalan lancar tanpa harus mengganggu kepentingan umum.
Jika demonstrasi tersebut mulai merugikan kepentingan umum aparat kepolisian wajib bertindak, tentunya dengan cara persuasif.
Hal tersebut sangatlah penting, agar masyarakat merasa diayomi dan bukan dizolimi.
Tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi demo kenaikan harga BBM sangat disesalkan, karena bertentangan dengan Undang-undang dan fungsi kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Pola rekrutmen sekaligus pendidikan dalam institusi kepolisian patut dipertanyakan jika tindakan represif dalam menghadapi demo masih berlangsung.
Adalah hal yang wajar dan manusiawi jika rakyat menanyakan metode pendidikan di kepolisian,hal tersebut menandakan kepolisian masih dicintai rakyat.
Meningkatkan pendidikan spiritual sangat cocok bagi aparat kepolisian saat ini, agar emosi para polisi dapat dikontrol dan tidak mudah lepas kendali.
Sudah saatnya aparat kepolisian bertindak secara persuasif terhadap para demonstran, karena tindakan represif hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Ya ALLOH berilah petunjuk kepada seluruh aparat kepolisian agar mampu bertindak persuasif terhadap para demonstran,Aamiin.WallohuA'lamBishowab.Semoga Bermanfaat.