Kami (masyarakat) ingin usaha peningkatan mutu guru beriringan dengan besarnya anggaran. Pemerintah pusat perlu lakukan terobosan dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk setiap guru setiap tahun sampai setiap guru bermutu.
Kami keberatan jika hal ini hanya menjadi seperti bola pimpong. Pemerintah pusat menolak hal ini karena hal ini merupakan kewajiban Pemerintah daerah (sesuai OtDa). Sedangkan Pemda juga menolak hal ini dengan salah satu alasan anggaran pendidikannya sudah mencapai bahkan melebihi 20% dari APBD.Guru juga menolak karena tidak semua guru mampu. Alhasil mutu guru tetap rendah.
Penolakan-penolakan ini indikasi bahwa Pemerintah/Pemda tidak serius meningkatkan mutu guru, Oleh karena itu kami mohon agar Pemerintah/Pemda serius tingkatkan mutu guru. Kalau tidak, hal ini membuat kami menduga Pemerintah/Pemda sudah melanggar UUD 1945 karena menolak mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya bisa dilakukan jika guru sudah bermutu.