Oleh: Santi Rizkiyanti*)
Golden Islands (kepulauan emas) merupakan sebutan yang tidak asing lagi bagi Indonesia, negeri yang terdaftar memiliki keajaiban dunia atas situs bersejarah Candi Borobudur, dan hewan purba yaitu Komodo ini seperti harta karun yang terpendam di tanah surga. Kondisi alam dan pariwisata Indonesia cukup menawan dimata dunia, negara dengan seribu pulau ini memiliki bentangan garis pantai menawan, yang tentunya akan menawarkan berbagai paket wisata alam yang menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun asing.
Beberapa hari yang lalu pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu, pembebasan visa untuk beberapa negara baik dari kawasan Asia Pasifik, Amerika, maupun Eropa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki nilai Rupiah yang melemah terhadap Dolar, untuk meningkatkan cadangan devisa negara serta sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Kebijakan pembebasan visa wisatawan asing yang dilakukan pemerintah tersebut, diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi negara sebesar 1 miliar Dolar AS, dengan asumsi setiap wisatawan memberikan keuntungan sebesar 1200 Dolar AS. Kebijakan ini sebelumnya telah lebih dulu diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand, dan terbukti memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian domestiknya. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu instrumen makro ekonomi yang dinilai mudah untuk menambah cadangan devisa negara, sehingga tidak berlebihan jika pemerintah mulai memprioritaskan ekonomi pariwisata tersebut.
Mengkaji Kebijakan Pembebasan Visa Wisata
Pada dasarnya cadangan devisa negara sering dikaitkan dengan kegiatan ekspor. Akhir Februari 2015 ini cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan menjadi 115,5 miliar Dolar AS, sehingga dengan adanya konsep ekonomi pariwisata dalam rangka mendongkrak cadangan devisa negara memang patut untuk dikembangkan. Pembebasan visa wisata merupakan salah satu produk kebijakan untuk mencapai tujuan devisa tersebut dan akan meningkatkan jumlah wisatawan asing yang akan berkunjung di Indonesia, namun pada dasarnya hal ini tidak dapat langsung diterapkan. Banyak hal yang perlu diperhitungkan, seperti melihat fundamental perekonomian negara-negara yang menjadi terget pembebasan visa wisata.
Kondisi perekonomian yang mendukung, secara tidak langsung akan mendorong masyarakat dalam spending treveling (kemampuan untuk melakukan wisata ke luar negeri). Jika, kebijakan pembebasan visa tersebut diarahkan pada obyek (negara) yang salah, tentunya tidak akan berdampak pada cadangan devisa yang diharapkan akan bertambah, sehingga perlu adanya kajian ulang apakah negara-negara yang terdaftar tersebut, sudah memiliki fundamental ekonomi yang baik atau belum. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya regulator terhadap wisatawan asing yang masuk ke Indonesia, diharapkan wisatawan tersebut benar-benar memiliki kepentingan untuk wisata di Indonesia, bukan sebaliknya memanfaatkan kebijakan ini untuk mencari pekerjaan atau hal lain.
Ekonomi Pariwisata Lintas ASEAN
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan dihadapi oleh nagara-negara ASEAN tentu menjadi sebuah topik yang perlu pemerintah kaji kembali. Setiap negara tidak hanya akan melakukan transfer barang melainkan juga transfer tenaga kerja, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia mejadi salah satu fokus utama di setiap negara ASEAN. Kemudahan dalam melakukan perjalan yang ditunjukkan dengan pembebasan visa, merupakan salah satu bentuk produk-produk untuk menghadapi MEA. Setiap negera akan mengoptimalkan sumber-sumber produksinya (baik SDM ataupun kualitas produk). Salah satu sektor yang memungkinkan akan memberikan kontribusi besar dalam perekonomian ketika MEA diberlakukan, adalah sektor pariwisata. Jumlah wisatwan asing akan meningkat dari jumlah sebelumnya, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan pasar domstik suatu negara.
Public Services: Dorong Ekonomi Pariwisata
Bercermin dari negara-negara lain (seperti Jepang atau Jerman) yang memprioritaskan kebersihan dan kenyamanan masyarakat, akan menjadi PR bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang akan mendukung kenyamanan masyarakat dan pengunjung wisata. Public servicies (pelayanan publik) merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan ekonomi pariwisata. Pelayanan seperti kebersihan, layanan touring, akomodasi, restoran, atau transportasi sangat menentukan perkembangan kondisi ekonomi pariwisata Indonesia.
Pelayanan publik yang memuaskan akan meningkatkan jumlah wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, dan akan menambah cadangan devisa negara, serta secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah untuk membantu wisatawan dalam transaksi. Diharapkan hal tersebut dapat membawa Rupiah ke level yang lebih aman (menguat).
*)Santi Rizkiyanti, Mahasiswi Konsentrasi Moneter, Jurusan IESP, Universitas Jember, Angkatan 2012.