Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai diberlakukan oleh pemerintah tertanggal 28 Maret 2015, membuat sebagian warga pengguna kendaraan bermotor mengeluh, pasalnya jika harga BBM naik maka biaya transportasi akan ikut naik tanpa terkecuali bagi para pengguna sepeda motor, dan angkutan umum. Tidak hanya itu naiknya harga BBM juga berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok lainnya seperti harga beras namun tidak pernah berimbas pada naiknya UPM, hal ini menyebabkan kesenjangan social ekonomi masyarakat makin tinggi dimana saat harga bahan baku naik maka pengeluaran akan ikut naik juga sementa pemasukannya tetap bahkan menjadi berkurang karna untuk menutupi pengeluaran yang makin hari makin membengkak.
Naiknya harga BBM tanpa diikuti dengan naiknya upah minimum pekerja hanya akan membawa dampak buruk magi masyarakat menengah kebawah, tingginya harga bahan baku akan memaksa mereka untuk berjuang mati-matian untuk tetap bertahan hidup ditengah kerasnya arus ekonomi, hal itu juga dapat menyebabkan angka kriminalitas dikalangan masyarakat menjadi semakin tinggi seperti pencurian, perampokan, premanisme, pungutan-pungutan liar yang terjadi diberbagai sector baik dari tingkat atas maupun bawah. Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dimasyarakat pemerintah malah terkesan saling lempar tanggung jawab dan tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Seperti yang yang diberitakan dimedia beberapa waktu lalu politisi dan beberapa anggota DPR mulai berdebat seakan takterima dengan keputusan presiden mengenai kenaikan BBM, dilain pihakpara pendukung presiden malah mengatakan tidak tahu menau mengenai kenaikan harga BBM dan malah menyalahkan wakil presiden dan mentri ESDM dengan menyatakan bahwa keputusan tentang kenaikan harga BBM dilakukan oleh wakil presiden dan mentri ESDMsebab pada saat kenaikkan harga BBM ditetapkan presiden berada diluar negri.
Ironi pemerintahan kita saat ini, dimana disaat kebijakan yang dibuat seharusnya dapat menguntungkan masyarakat tapi kini malah sebaliknya keputusan dibuat malah demi kepentingan golongan semata. Tidak hanya itu dampak kenaikan harga BBM yang dapat meningkatkan angka kriminalitas membuat masyarakat semakin tertekan baik secara ekonomi maupun sosiologi karna seperti yang kita ketahui kasus-kasus perampokan terjadi tidak jarang disertai dengan kemaitian yakni pembunuhan terhadap korban perampokan hal tersebut membuat rasa takut yang berlebihan dalam masyarakat karna kurangnya tingkat keamanan dinegri ini. Sementara itu maraknya kasus hukum tidak diikuti dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya menyebabkan masyarakat krisis kepercayaan terhadap hukum.
Besarnya pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kehidupan masyarakat tidak hanya dibidang ekonomi saja tetapi juga dapat berdampak bagi dunia pendidikan, HAM dan hukum. Dimana naiknya harga BBM menyebabkan para orang tua siswa harus lebih bekerja keras demi mendapatkan rupiah yang lebih untuk biaya sekolah putra putrinya, karna jika tidak bisa saja sekolah yang diidam-idamkan akan menjadi mimpi yang takkan pernah menjadi nyata dikarenakan mahalnya biaya pendidikan ditambah lagi dengan biaya kebutuhan sehari-hari akan menyebabkan anak menjadi putus sekolah karena tidak ada biaya. Seperti yang kita ketahui pemerintah pada saat ini mencanangkan pendidikan wajib belajar dimana bagi anak yang kurang mampu dapat bersekolah secara geratis dan mendapatkan bantuan-bantuan lain, akan tetapi hal tersebut tidak akan cukup sekolah gratis tapi sarana dan prasarana harus dibayar.
Poltik telah menghancurkan system pemerintahan Negara ini, dari pemerintah yang berdaulat yakni pemerintah yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat kini hanya menjadi kenangan karna sejatinya pada saat ini setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak pernah didasarkan atas analisis kebutuhan rakyat melainka kebutuhan dan kepentingan golongan tertentu saja, dimaaana golongan yang berkuasalah yang memiliki kekuasaan atas segala macam bentuk kebijakan dan keputusan entah itu peraturan perundang-undangan maupun bidang-bidang lain yang dapat dimaanfaatkan oleh golongan demi kepentingannya sendiri. Tidak hanya itu pemerintah pada saat ini hanya terlalu sibuk mengurusi urusan kelompoknya atau organisasinya terutama sekali partai politik yang mengusungnya. Bagai cerita kelasik pemerintahan kita mulai dari pusat hingga daerah hanya mementingkan rakyat ketika kampanye saja setelahnya akan menjadi kepentingan golongan. Penguasa tidak lagi bekerja atas nama rakyat tetapi atas nama kelompok dan segala macam bentuk kebijakan yang dikeluarkan terlebih hanya untuk melindungi kelompoknya saja.
Salah satu contoh peraturan yang dibuat hanya demi kepentingan golongan adalah keluarnya UUMD3 yang hanya akan menguntukkan anggota DPR saja dimana disalah satu pasal yang tekandung dalam UUMD3 adalah bahwa jika ada salah satu anggota DPR yang tersandung kasus korupsi atau diduga terlibat dalam kasus korupsi tidak dapat dip roses hukum secara lansung tanpa melalui izin dewan kehormatan DPR, itu apabila seorang anggota DPR yang tersandung kasus korupsi tidak tertangkap tangan. Itu adalah salah satu cara para pejabat public melindungi dirinya. Terkait dengan kenaikan harga BBM bagaimana politik telah mengaturnya dengan sedemikian rapinya pertama-tama BBM dinaikkan untuk mengetahui reaksi masa, ketika masa banyak yang menolak dan tercadi kegaduhan diberbagai tempat maka untuk mereda amarah masyarakat harga BBM pun ahirnya ditunkan, setelah situasi mereda maka seperti bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu BBM pun dinaikkan kembali tanpa adanya alas an yang jelas dan mendasar.
Padahal dalam UU sudah sangat jelas tertulus bahwa BBM dapat dinaikkan apabila harga minyak dunia naik sementara di Indonesia sendiri BBM naik sementara harga minyak tetap. Bahkan pada saat ini harga minyak dunia masih dibawah harga yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Tidak efisiennya pemerintahan saat ini terkesan bahwa hukum yang berlaku dinegara kita ini adalah hukum rimba dimana siapa yang kuat dialah yang menang yang tak ubahnya seperti seleksi alam.