“Rp 210 Juta”, Permainan Apalagi Ini?

Pejabat Negara dapat tunjangan, wahhh enak ya jadi pejabat di Indonesia semuanya serba mewah. Hari-hari ini public di buat tercengang dengan kebijakan yang di keluarkan oleh para elit petinggi di negeri ini, dimana kebijakan tersebut berisi “pejabat Negara dapat tunjangan uang muka/DP mobil sebesar Rp210 juta” wahh harga yang sangat pantastis untuk sebuah DP mobil. Masyarakat di buat geram akan kebijakan yang di telurkan oleh bapak Presiden kita Pak JOKOWI, masyarakat mempertanyakan berapa banyak dana yang diperlukan untuk memberikan tunjangan DP mobil kepada753 orang dengan rincian : 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, Hakim Agung 40 orang, Anggota KY 7 orang, Hakim Konstitusi 9 orang dan anggota BPK sebanyak 5 orang. Sehingga total anggaranDP mobil sebesar Rp 158,8 Milyar. Padahal, pemerintah sebaiknya menggunakan dana yang sebesar itu untuk program-program prorakyat yang lebih bermaanfat untuk masyakat Indonesia. Katanya dengan adanya mobil tersebut di harapkan dapat meningkatkan kinerja DPR dan Lembaga-lembaga lainnya, ini mungkin sebuah alas an yang tidak masuk akal dan kesannya hanya di buat-buat saja, dari dulu kinerja DPR itu sudah bobrok, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya DPR. ANGGOTA DPR IBARAT MALING DI NEGERI SENDIRI, berpuluh-puluh milyar bahkan Triliunan uang Negara, uang rakyat di makan habis sama mereka tanpa mereka perduli dengan nasib rakyatnya.

Kebijakan yang di keluarkan tidak selaras dengan prisip efisiensi yang di dengung-dengungkan oleh pemerintah saat ini. Di saat efisiensi dilakukan bagi PNS melalui pemotongan perjalanan dinas, penghentian rapat-rapat di hotel, malah sebaliknya sekarang para pejabat Negara dapat jatah kenaikan DP pembelian kendaraan. Terdapat inkonsistensi politik anggaran meskipun permohonan tunjangan DP pembelian kendaraan pejabat Negara awalnya merupakan usulan dari ketua DPR RI,namun seharusnya pemerintah mengutamakan aspek keadilan terlebih dahulu,bukan hanya langsung menyetujui hal tersbut yang ujung-ujungnya kebijakan tersebut berimbas pada masyarakat kecil. Tunjangan DP mobil tersebut bukanlah hal yang sangat urgent saat ini, masih banyak hal yang harus di perhatikan oleh para penguasaa negeri ini, terlebih beban rakyat saat ini semakin hari semakin susah akibat kenaikan harga BBM dan dampak dari kenaikan BBM, dimana semua sector ikut naik, harga pangan yang begitu tinggi membuat masyarakat memutar kepala untuk mebeli kebutuhan pokok saat ini.

Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi setuju akan tunjangan uang muka pemebelian kendaraan pejabat Negara naik dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000 juta. Hal ini tertuang dalam dalam Perpres Nomor 39/2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68/2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat Negara untuk pembelian kendaraan perorangan.Perpres yang di buat hanyalah sebuah peraturan yang yang mementingkan sebuah gologan saja, tanpa melihat dan memandang masyarakat yang notabenenya masyarakat itu merupakan hal yang sangat urgent dalam membuat sebuah kebijakan. Bukankah dana yang sebesar itu sepatutnya di gunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermaanfaat, gedung-gedung sekolah banyak yang rusak, layanan kesehatan tidak memadai, rakyat miskin dimana-mana , bukannkah dengan dana itu bisa di gunakan untuk membangun dan memperbaiki dunia pendidikan kita saat ini, bukan hanya mementingkan kaum-kaum petinggi yang hanya duduk manis di kursi empuk dan beruangan ber AC, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin…INILAH INDONESIA

Negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, suku, ras dll, akan tetapi para petinggi Negara ini minim akan sebuah moralitas, TIKUS-TIKUS BERDASI MASIH BERKELIARAN DI SENAYAN SANA, MENGENDUS HARUMNYA GUNDUKAN UANG!!!!!!!