Papua merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Disisi lain, Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga. Namun pada dasarnya penamaan “Papua Barat” merupakan sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Secara umum, provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, yang kemudian iganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto.
Berdasarkan sejarahnya,masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Bergabungnya Irian Barat (Papua) dengan NKRI merupakan langkah kongkrit masyarakat Papua yang memang ingin bergabung dengan Indonesia, dan melihat sejarahnya upaya ini sudah ada sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Namun dalam perkembangannya, terdapat pihak-pihak yang membelokkan sejarah Papua, dengan tujuan untuk memelihara konflik di tanah Papua. Hal ini dilakukan dengan cara tidak diakuinya kehadiran tokoh pemuda Papua dalam Sumpah Pemuda yakni, Aitai Karubaba dan Poreu Ohee.
Sedangkan pada masa pemerintah Belanda di Irian Barat, pihak Belanda telah menyerahkan wilayah Papua kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan diganti menjadi bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan “New York Agreement” untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969, yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan Kabupaten. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Secara umum ULMWP merupakan Organisasi persatuan untuk menyatukan, mengorganisir, merumuskan, menetapkan agenda perjuangan, dan memimpin rakyat untuk melawan penjajahan serta pendudukan negara kolonial Indonesia guna mencapai kebebasan dan kedaulatan bagi rakyat tertindas di Papua Barat.
Pada KTT MSG ke-20, Indonesia bergabung sebagai anggota asosiasi atau full member MSG, dengan tujuan untuk bekerjasama di bidang ekonomi. Namun bagi masyarakat papua yang memiliki pemikiran atau ideologi berbeda, meyakini bahwa ULMWP merupakan perwakilan masyarakat Papua dalam mengajukan diri agar Papua memperoleh keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG) pada Februari 2015. Namun hal ini memberikan respon berbeda karena MSG merupakan sebuah organisasi negara yang berasal dari Ras Melanesia, dengan tujuan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota organisasi tersebut.
Dalam pergerakannya, ULMWP selalu mengatas namakan Rakyat Papua dan menjual isu-isu Papua yang merupakan isu fiktif, pemutar balikan fakta yang sengaja diciptakan, demi mencapai tujuannya, dan ULMWP selalu gagal serta ditolak di berbagai forum internasional baik, KTT MSG maupun PIF 2015. Walaupun ULMWP telah gagal dan ditolak tetapi mereka tetap melakukan pembohong publik serta menghasut para simpatisannya, dengan cara mempublish pernyataan bahwa mereka telah berhasil memasukkan isu Papua di KTT PIF 2015. Hal ini didukung dengan pemberian intruksi kepada para simpatisan seperti KNPB, WPNCL dan PRD maupun kelompok lainnya untuk melaksanakan kegiatan ibadah syukur di berbagai daerah sebagai tanda keberhasilan mereka.
Papua Saat Ini
Permasalahan yang terus berkembang di tanah Papua telah menyebabkan rasa ketidakamanan, ketidakadilan bagi masyarakat Papua, sehingga memicu lahirnya pemikiran radikal atau meluasnya pemahaman separatis di kalangan masyarakat. Namun hal ini juga tidak lepas dari upaya oknum ataupun kelompok yang dengan sengaja bertujuan untuk memperkeruh situasi di wilayah Papua. Menyikapi kondisi ini Pemerintahan Jokowi tidak hanya mengoptimalkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) sebagai solusi permasalahan Papua. Namun Presiden Jokowi juga telah melakukan berbagai langkah pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua baik dari aspek ekonomi maupun sosial.
Dari aspek sosial saat ini, Presiden Jokowi telah melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat Papua sebanyak tiga kali serta memberikan grasi bagi tahanan politik, sehingga memberi harapan baru bagi masyarakat Papua disaat masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintah. Sedangkan dari aspek ekonomi, Pemerintahan Jokowi secara concern melakukan upaya pembangunan infrastruktur di pedalaman provinsi, di tengah masih gencarnya tuntutan pemisahan diri Papua dari Indonesia yang disuarakan oleh pendukungnya.
Dalam perkembangannya, saat ini pembangunan jalan raya di Papua sudah dimulai dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan TNI sepanjang 170 Kilometer, yang menghubungkan Wamena dengan Nduga. Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Kabupaten Nduga juga akan dibuka pelabuhan besar Mumugu. Pelabuhan ini terhubung langsung dengan jalur darat semua Kabupaten, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik.