Kendala yang sering dikeluhkan oleh para pelaku UMKM adalah modal. Bagi mereka, modal sangat penting dalam pengembangan usaha atau memulai usaha. Kebanyakan UMKM tak memiliki modal besar karena justru dari UMKM yang memulai usahanya dari nol. Bahkan, sebagian besar belum pernah akses ke dunia perbankan.
Modal jadi masalah karena terbatasnya modal yang dimiiki oleh pelaku UMKM. Ketika mereka mencoba untuk akses ke perbankan, sederet persyarat administrasi maupun proposal dan jaminan pinjaman menjadi kendalanya.
Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM untuk pinjaman dan kebutuhan modal untuk UMKM.
Tujuan dari pendirian dari LDPD-KUMKM):
- MEmberikan kekuataan modal bagi UMKM yang masih perlu dibantu
- Memutus tali penggangguran
- Pertumbuhan ekonomi yang merata
LPDB-KUMKM hadir untuk memberikan solusi permodalan bagi UMKM. Selama hampir 8 tahun telah berdiri, suatu badan negara yang didirikan atas dasar program Presiden Jokowo dan Menteri Koperasi.
PerberdaanLPDB-KUMKM dengan KUR yang lebih dulu diluncurkan oleh Koperasi adalah KUR merupakan sumber dananya berasal dari masyarakat sehingga semua pengolalaannya 70% oleh pemerintah dan 30 % oleh bank.
Sedangkan LPDB-KUMKN sumber dananya dari APBN. Oleh karena suku bunga yang dikenakan kepada peminjam dapat ditekan sedemikian kecilnya, untuk simpan pinjam 0.3%-0.4% per bulan atau 3.6% - 4.8% per tahun. Untuk sektor riel, suku bunganya sebesar 0.2%
Sumber dana yang berasal dari APBN itu sangat terbatas jumlahnya, sampai saat ini alokasinya sebesar Rp.8.1 Trilliun. Tingkat pengembalian dari peminjaman tiap tahun sebesar Rp.1 trilliun . Pendanaan ini sudah berjalan selama 7 tahun, hanya sosialisasi masyarakat tidak masif .
Minimnya sosialisasi kepada masyarakat terutama UMKM karena beberapa kendala:
Tidak ada cabang di luar kota selain di Kantor LPDB-KUMKM yang berada di Jakarta
Mengandalkan Dinas Koperasi dari Tingkat Provinsi I dan Tingkat Kabupaten II untuk memonitor dana yang telah digulirkan