Waspada terhadap kata dan kalimat serta rencana manis dari Pemerintah yang sangat galau sekarang ini. Rencana redenominasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah perlu dicermati dan ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, karena rencana tersebut adalah rencana yang layaknya sebagai pemerintahan yang membabi-buta. Bisa kita bayangkan bila terjadi redenominasi maka akan terjadi seruduk sana-seruduk sini terhadap segala apa yang sudah berjalan baik dalam perekonomian Indonesia sehingga terjadi gocangan serta beban yang sangat berat yang akan diderita oleh mayoritas warga negara NKRI kedepan.
Memperhatikan rencana redenominasi sekarang ini adalah merupakan suatu rencana akal-akalan dari pemerintah yang sudah sangat kalut dalam mengatasi inflasi nyata dan mereka para pejabat pemerintahan SBY ini tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap kemungkinan beratnya beban biaya hidup yang akan dipikul rakyat mayoritas di NKRI ini. Kelihatannya rencana redenominasi seperti menyenangkan, padahal redenominasi adalah cara pemerintah untuk menutupi kegagalannya yang signifikan yaitu menutupi ketidak mampuan menekan inflasi nyata yang nilainya cukup besar. Semua warga NKRI merasakan nilai rupiah yang semakin hari semakin menurun nilainya.
Redenominasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah SBY adalah suatu pembuktian GAGALNYA PEMERINTAHAN SBY selama ini. Laporan ekonomi yang dikatakan selalu membaik adalah suatu kebohongan publik. Nilai mata uang rupiah selama ini terus mengalami penurunanan nilai dibanding dengan mata uang asing. Untuk menguji penurunan nilai rupiah adalah harga barang di dalam negeri semakin meningkat mahal, itu menandakan nilai rupiah terbukti menurun.
Redenominasi yang dimaksud serta direncanakan pemerintah saat ini adalah akhirnya sama dengan sanering dizaman Presiden Soekarno dahulu. Kalau ada pejabat yang mengatakan ini bukan pemotongan uang rupiah, lalu ini bukan merupakan sanering, pastilah mereka itu sebagai pejabat pemerintah PEMBOHONG BESAR. Bisa anda bayangkan kalau sekarang masih ada permen seharga Rp. 50,- maka setelah redenominasi diberlakukan harga permen tersebut jadi berapa ? Tentu akan lebih mahal dari sekarang sebelum redenominasi dan belum lagi dengan pembulatan keatas untuk setiap harga jutaan jenis komoditi. Selanjutnya, berapa besar biaya pembuatan uang kertas baru yang pasti dibebankan kepada uang rakyat.
Uang rupiah yang semakin hari semakin mengecil nilainya, hal ini adalah bukti nyata kegagalan manejemen ekonomi Nasional. Kalau ekonomi Nasional benar-benar dikelola dengan baik lalu terjadi produktifitas Nasional yang besar dalam masyarakat termasuk sektor riil berjalan baik serta sebagian besar produktifitas itu untuk ekspor, maka rupiah tidak perlu di redenominasi karena cadangan devisa di BI akan semakin membesar dari dampak produktifitas tersebut dan lambat laun akan bisa menguatkan nilai rupiah.
Pemerintah kita saat ini adalah pemerintahan pembohong rakyat termasuk para Partai yang ada serta para oknum politisi kampungan itu yang ada di DPR-DPRD.
Rakyat jangan mau ditipu oleh para penipu yang sekarang ini sedang duduk dalam pemerintahan dan mereka semua adalah oknum, Kementerian para oknum, Legislatif para oknum, Kepolisian para oknum, kehakiman para oknum, Kejaksaan para oknum, Pemda para oknum, Partai para oknum dan lain-lain sebagainya.
Redenominasi yang dilakukan oleh pemerintahan korup serta maling akan sangat berbahaya. Lebih baik ditunda saja rencana redenominasi ini. Biarkan pemerintahan yang baik dan bersih kedepan saja yang melakukannya. Karena redenominasi tidak akan ada artinya apabila manajemen pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Redenominasi membutuhkan tindak lanjut konsistensi manajemen pemerintahan yang kuat, bersih dan tidak korup serta berjalan secara terukur dan juga kemampuan pemerintahan yang bisa konsisten memperkecil tingkat inflasi juga bisa mempertahankan stabilitas ekonomi yang berjangka panjang.
Sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia melakukan koreksi total terhadap pemerintah saat ini yang isinya kebanyakan para oknum pejabat manipulator pada multi sektor dan multi bidang yang selama ini sangat merugikan serta mempermalukan harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia. (Ashwin Pulungan)
Tulisan pelengkap :