Pemerintah Galau Dalam Masalah Buruh

Permasalahan buruh dinegara Indonesia mencuat tak habis-habisnya seolah Pemerintah tak berdaya atau memang tidak ada lagi Pemerintahan di Republik Indonesia ini. Tuntutan yang disampaikan para buruh yang terjadi diseluruh wilayah Propinsi NKRI ini dari beberapa waktu yang lalu hingga kini adalah seputar permasalahan gaji (UMK/UMP), kesejahteraan, termasuk outsourcing (alih daya = perbudakan neolib). Fokus tuntutan para buruh adalah mendasar dan sederhana yaitu pendapatan mereka dari kompensasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada beberapa perusahaan dimana mereka bekerja selama ini, dinilai oleh para buruh sudah tidak sebanding lagi dengan beban biaya hidup yang mereka pikul. Banyaknya frekwensi tuntutan yang diperjuangkan para buruh selama ini, dalam persaksian masyarakat Indonesia adalah Pemerintah hanya sekedar basa-basi, pura-pura memperhatikan serta tidak mensolusi akar permasalahan yang ada. Hal ini akan berdampak kembalinya para buruh melakukan tuntutan yang sama berulang-ulang dan mengganggu suatu aktifitas masyarakat perkotaan serta sangat mengganggu kinerja para perusahaan pabrikan. Selanjutnya, dampak pemberitaan media elektronika selama ini tentang tuntutan perburuhan kita adalah persaksian masyarakat Internasional dan pengusaha dunia berkesan SDM Indonesia terutama perburuhan, mencitrakan tidak kondusifnya investasi usaha pabrikasi di Indonesia. Dalam mensolusi permasalahan perburuhan di Indonesia, seharusnya melibatkan seluruh Kementerian yang terkait, tidak hanya diserahkan kepada Menakertrans saja seperti yang selama ini terjadi.

Setiap ada demo para Buruh selalu mengganggu kelancaran lalin, oleh karena itu Pemerintah diharapkan untuk mempercepat mensolusi permasalahan perburuhan di Indonesia

Tuntutan Para Buruh Penyebabnya Adalah Dampak Kegagalan Pemerintah.

Pertanyaan kita, mengapa buruh Indonesia selalu bergolak ? Jawabannya adalah tidak adanya kepastian suasana kondusif bekerja bagi para buruh serta tidak adanya kepastian peningkatan karir, tidak adanya kepastian jaminan kesehatan dalam manajemen pabrikasi suatu usaha termasuk yang paling penting adalah rendahnya kompensasi pendapatan buruh dibandingkan dengan biaya hidup para buruh di Indonesia baik itu pada manajemen perusahaan PMA maupun PMDN. Penetapan UMK atau UMP akan selalu buyar dan mentah kembali serta tidak akan berarti apabila inflasi, makro ekonomi, serta fluktuasi moneter Indonesia selalu bergonjang-ganjing menaik drastis lalu berdampak langsung terhadap kenaikan yang bertubi-tubi atas semua harga kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.

Kegagalan Pemerintah adalah :

1. Pemerintah tidak mampu menstabilkan kondisi ekonomi makro yang berdampak terhadap ekonomi mikro yang sangat dirasakan seluruh masyarakat berupa beban biaya hidup semakin hari semakin membesar dan meninggi,
2. Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga sembako serta harga kebutuhan rumah tangga sekunder lainnya, sehingga kenaikan harga pada level ekonomi mikro selalu ditentukan dengan sewenang-wenang oleh para produsen,
3. Pemerintah gagal untuk menekan pungutan-pungutan liar yang terjadi pada setiap perusahaan industri yang dilakukan oleh aneka para pejabat tinggi disuatu daerah,
4. Pemerintah gagal menyediakan infrastruktur yang ekonomis bebas kemacetan serta bebas pungutan liar dijalan raya, sehingga biaya tranportasi baik itu tranportasi pengiriman bahan baku ke pabrik dan tranportasi pengangkutan hasil peroduksi serta distribusi selalu menjadi lebih mahal,
5. Pemerintah selalu gagal untuk bisa menstabilkan harga bahan baku impor, sehingga bahan baku impor selalu fluktuatif menaik menjadi lebih mahal, hal ini terjadi karena kemampuan yang sangat lemah dalam manajemen moneter Nasional dibawah kendali Menko Ekuin selama ini,
6. Pemerintah selalu gagal untuk dapat menghalau masuknya barang-barang produksi yang sama dari luar negeri yang harganya sangat murah, sehingga melemahkan daya saing para industriawan Nasional dipasar dalam negeri, lalu ditambah lagi dengan lemahnya kemampuan daya saing para industriawan Nasional terhadap produk asing dipasar Internasional. Semua ini membuat ketidak mampuan yang memperlemah daya marketing produk ekspor Nasional.

Kegagalan diatas, membuat Pemerintah menjadi galau berkesan tidak ada Pemerintahan dan tak mampu untuk bisa mensolusi permasalahan perburuhan kita selama ini. Apabila Pemerintah dapat mengatasi keenam kegagalan diatas, maka tuntutan para buruh sebenarnya dapat diatasi dan disolusi dengan mudah. Belum lagi adanya permasalahan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang masih mengandung nilai pro-kontra dalam masyarakat buruh kita sebagai dampak lemahnya kualitas DPR kita terdahulu dalam menggodog pasal demi pasal atau mungkin sama sekali tidak ada pembahasan yang mendalam di DPR ketika itu. Begitu juga dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sangat lemah dalam sosialisasinya sehingga menimbulkan aneka interpretasi yang juga terjadi pro-kontra selanjutnya.

Kenaikan beban biaya hidup masyarakat Indonesia saat ini, selalu menaik dan membesar sebagai dampak kebijakan salah kaprah terhadap solusi seluruh energi Nasional dan bahan bakar Migas. Termasuk juga dalam amburadulnya solusi moneter ekonomi makro Nasional kita serta keterjebakan Pemerintah Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas WTO, APEC serta AFTA.

Pemerintah saat ini perlu mengkaji diri atas kelemahan serta keteledoran semua ini dan Pemerintah perlu serius untuk mengurus rakyat beserta kesejahteraannya.

Kenyataan yang tampak selama ini dari Pemerintah adalah, Pemerintah tidak mampu mengatasi untuk mensolusi kegagalan diatas, lalu seluruh buruh di Indonesia dibebani dengan pendapatan yang rendah jika dibandingkan dengan beban biaya hidup para buruh yang menaik terus sebagai dampak akibat dari kegagalan Pemerintah. Dengan perkataan lain, para buruh sebenarnya sudah melakukan subsidi secara tidak langsung kepada Pemerintah selama ini atas pengorbanan rendahnya pendapatan mereka untuk menutupi kegagalan Pemerintah sendiri. Solusi perburuhan seharusnya melibatkan seluruh pilar asosiasi buruh di Indonesia, para pengusaha beserta asosiasinya, serta seluruh pihak kementerian yang terkait. (Ashwin Pulungan)