Oleh : Ashwin Pulungan
Sudah sangat sering kita menyaksikan pergantian Menteri, pergantian setingkat Direktur pada Kementerian yang terjadi adalah begitu lagi, begitu lagi jalan ditempat tanpa ada perubahan yang signifikan seperti yang diharapkan oleh rakyat. Kebanyakan mereka para Menteri dan Wakil Menteri terjebak dalam rutinitas protokoler Kementerian dan keterjebakan itu dinikmati mesra nan sahdu oleh sang Menteri baru dan sang Wakil Menteri baru (enak juga yaaa jadi Menteri dan Wamen ?!). Keterjebakan ini membuat para Menteri dan Wamen lupa untuk membenahi jajaran SDM pada tingkat menengah dan bawah yang selama ini selalu banyak berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang baik.
Seorang Presiden atau Wapres dan Menteri atau Wamen tidak akan mungkin tahu secara langsung kondisi kemiskinan, kesemerawutan dan kemacetan yang dipamerkan dipinggiran jalan raya, karena selama ini mereka mengikuti serta menikmati nyaman protokoler pengawalan dijalan raya secara kampungan yang sangat menyepelekan masyarakat pengguna lalin dengan kecepatan tinggi.
Pengalaman saya dan banyak orang selama berhubungan dengan instansi pemerintah, selalu mengalami kekecewaan karena lelet dan lambannya mengurus sesuatu dokumen perizinan dan dokumen laporan pengaduan kinerja pelayanan publik berkesan kuat tidak profesional dalam melaksanakan tugas kepemerintahan. Hal-hal pengalaman yang didapat :
1. Para pejabat menengah ke bawah umumnya memanfaatkan jabatan mereka untuk memeras publik yang sedang mengurus sesuatu dokumen (sudah membudaya di PNS).
2. Para pejabat menengah ke bawah selalu memanfaatkan pejabat tinggi mereka sebagai bamper yang dikatakan pimpinan lagi diluar kota dan sedang mengikuti pendidikan. Padahal mereka memperlambat urusan publik agar bisa dipercepat dengan imbalan duit tentunya.
3. Bila urusan publik berkaitan dengan HUKUM, kelompok menengah kebawah ini selalu bisa berkomunikasi baik dengan antar instansi lainnya yang terkait dan mereka memiliki data lengkap tentang kita sehingga kita bisa dipersulit bila tidak mengikuti kehendak mereka yaitu uang.
4. Para pejabat menengah ke bawah, selalu mempersulit publik untuk bertemu dengan pimpinan instansi atau komisioner dan mereka selalu mengatakan bahwa urusan anda harus melalui kita dahulu dan pimpinan hanya menanda tangani urusan anda atau menolak. Padahal kita mengalami masalah pada tingkat menengah kebawah ini karena diperlambat dan disengaja lambat penyelesaiannya.
Kita sebagai masyarakat yang selalu membutuhkan pelayanan publik yang baik, belum pernah merasakan suatu peyanan yang simpatik dan memuaskan dari para pejabat pemerintah baik itu di pusat maupun didaerah. Walaupun sudah ada pajabat daerah yang telah berusaha memperbaiki citra jelek pemerintah.
Saya pernah dari asosiasi mengirim surat kepada Presiden SBY dengan tembusan beberapa instansi dan Kementerian terkait, setelah beberapa pekan kemudian baru dibalas oleh Sekneg dan isinya sangat mengecewakan adalah "menyatakan agar kita menghubungi Kementerian terkait" padahal kami sudah menyatakan dalam surat bahwa dengan Menteri terkait tidak mendapatkan perhatian dan solusi, makanya kami berkirim surat kepada Presiden langsung. Nampak disini bahwa manajemen kepresidenan tidak mampu melayani persoalan masyarakat serta tidak memiliki koordinasi yang baik didalamnya sehingga surat kami dari asosiasi hanya sekedar dibalas oleh petugas admnistrasi Sekneg sedangkan persoalan yang kami sampaikan adalah membutuhkan solusi secara Nasional.
Oleh karena itu saya berpendapat, reshuffle kabinet yang dilakukan SBY tidak akan ada artinya bagi masyarakat Indonesia bila para Menteri dan Wakil Menteri tidak mereshuffle serta memecat para SDM PNS Mafia yang ada pada tingkat menengah kebawah.