Oleh : Ashwin Pulungan
Bila kita lebih lama lagi menunggu yang tidak kunjung ada, maka rakyat akan kehilangan waktu serta finansial dari para pejabat yang kerja mereka hanya datang ke kantor instansi pemerintah melakukan rapat-rapat yang seolah-olah memperhatikan rakyat padahal mereka sedang rapat layaknya seperti para maling rapat untuk berkreasi bagaimana secara halus untuk memanipulasi realisasi anggaran APBN dan APBD. Hal ini telah berlangsung secara lama hingga kini, baik itu di Depertemen/Kemeterian serta pemerintah daerah. Terbukti banyaknya para pejabat pusat dan daerah yang ditangkap KPK yang semuanya melakukan KORUPSI. Sangat disayangkan hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah merupakan hukuman yang sangat ringan yang tidak akan bisa memberi dampak efek jera.
Memperhatikan beraneka informasi atas perilaku para aparat pemerintah akhir-akhir ini, dapat kita simpulkan bahwa "PEMERINTAH TIDAK MEMPERHATIKAN RAKYATNYA" . Malah yang terjadi pemerintah memiskinkan Rakyatnya. Terbukti secara nyata banyak argumentasi yang seolah-olah memperhatikan rakyat dari para pejabat pemerintah akan tetapi dipatahkan dengan mudahnya oleh rakyat yang secara langsung kebetulan berhubungan dengan para pejabat melalui instansi pemerintah. Para pejabat saat ini tidak malu-malu mengatakan yang tidak sebenarnya terjadi. Rupanya budaya tidak jujur dan budaya tipu sudah mengakar pada pola pikir dan pola tindak para pejabat di Indonesia.
Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun didaerah telah menjadi Pemerintahan Kleptokrasi bila mereka terus masih menjabat didalam manajemen pemerintah Indonensia, maka rakyat Indonesia akan lebih banyak mengalami kerugian finansial dan kemungkinan beberapa perusahaan negara yang profitable dan wilayah lahan yang mengandung mineral penting akan dijual oleh mereka secara tertutup. Perhatikan bagaimana pertambangan Batubara di Kalimantan telah dikuasai oleh orang-orang bersenjata yang tidak jelas siapa mereka akan tetapi bisa menguasai lahan pertambangan secara gelap. Belum lagi bila kita mengurai keberadaan PT. Freeport Indonesia di Jayapura SDA emas dikatakan tembaga selanjutnya bagi hasil yang tidak jelas.
Mafia ada di Yudikatif negara (Mafia Hukum-Mafia Peradilan) seperti Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Mafia Pendidikan ada di sektor Pendidikan kita dimana UN telah dinyatakan MA agar tidak melaksanakan UN sejak tahun 2010 akan tetapi Kementerian Pendidikan tetap gagah berani melaksanakan UN hingga 2011 ini (Dana UN/tahun mencapai Rp.600 M). Mafia ada disektor ekonomi Indonesia dimana penyeludupan barang-barang konsumsi bernilai triliunan rupiah begitu mudahnya masuk tanpa diketahui oleh intelijen maupun Bea-cukai kita. Mafia ada di Bank Indonesia sehingga terjadi Bank yang bermasalah serta salah urus bisa dilanjutkan mendapatkan dana segar dari BI (Kasus Bank Century), selanjutnya dana yang masuk bisa raib entah kemana. Mafia Pajak yang telah membocorkan kantong keuangan negara selama ini. Mafia Anggaran yang ada di DPR (BANGGAR). Dalam hal ini aparat penegak hukum tidak gigih dan tidak tertarik untuk mengungkapkannya bahkan KPK pun menyatakan tidak ada bukti penyelewengan dalam kasus Bank Century. Belum lagi obat terlarang seperti Narkoba masuk ke Indonesia hingga puluhan tahun tidak bisa diberantas tuntas seperti layaknya memberantas terorisme.
Para penentu kebijakan negara sudah nyata menampakkan ketidak mampuan untuk mengelola negara dalam pencapaian kesejahteraan rakyat dalam arti luas.
Semua hal diatas melumpuhkan potensi Nasional sehingga produktifitas nasional sangat sulit berkembang apa lagi daya saing produktifitas Nasional sebagai dampak ekonomi biaya tinggi didalam negeri.
Ada apa dengan Indonesia saat ini ? Sudah pasti mayoritas pejabat legislatif , yudikatif dan eksekutif bermental KORUP.
Masih percayakah kita dengan kondisi manajemen berbangsa dan bernegara saat ini ?
Masih kuatkah kita sebagai rakyat hidup dalam kondisi tidak jelas kedepan ?
Apakah kita hanya berdiam diri saat ini dan hanya menyaksikan proses runtuhnya NKRI ?