Kalau dalam Pemilu Legislatif 2014 ini (9 April 2014) yang kita pilih adalah ±90% dari anggota DPR-RI adalah orang-orang lama (incumbent) dan selebihnya hanya ±10% adalah anggota baru yang dipilih oleh partainya masing-masing. Artinya, pada Pemilu Legislatif 2014 ini, kita kembali memilih mayoritas anggota DPR yang malas rapat, yang sebagian besar gemar manipulasi absensi, para anggota DPR yang suka pamer kekayaan, para anggota yang memiliki track record yang sangat lamban menghasilkan UU walaupun RUU-nya sudah ngantri, pandai bersilat lidah dalam membela pendapatnya yang salah. Disamping itu, para anggota incumbent ini, berindikasi kuat sebagian besar banyak terlibat dalam berbagai manipulasi yang belum terungkap.
Kita semua sebenarnya sudah sangat kesal dan jengkel dengan para anggota DPR-RI selama ini. Sangat banyak pameran akhlak buruk yang disajikan mereka, termasuk pameran pembuatan UU yang sangat buruk kualitasnya. Para anggota DPR-RI ini banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sebagai anggota DPR-RI yang tidak suka membela kepentingan rakyat banyak. Buktinya, persoalan dan permasalahan rakyat berbagai daerah tidak bisa disampaikan melalui sekretariat partai mereka masing-masing didaerah. Malah permasalahan rakyat harus disampaikan dengan susah payah ke Jakarta melalui berbagai fraksi atau komisi. Walaupun sudah sampai dalam bentuk tertulis, belum tentu permasalahan rakyat dapat mereka angkat dan bela dalam forum DPR. Yang paling merugikan bagi bangsa dan Negara adalah UU yang dihasilkan oleh para anggota DPR-RI selama ini, malah memihak kepada kepentingan asing daripada kepentingan bangsa, Negara, nasional dan rakyatnya sendiri.
Tidak jalannya mekanisasi kepartaian pada masing-masing daerah dan wilayah sebagai agen penyaluran aspirasi rakyat, membuktikan bahwa partai yang mereka jadikan, hanya sebagai alat untuk legalisasi hukum dalam UU agar mereka bisa menjadi anggota DPR adalah merupakan partai yang mandul atau sebagai partai ecek-ecek hanya sebagai formalitas belaka. Seharusnya lembaga kepartaian bisa menjadi agen serta ajang mekanisasi pembaharuan, penggerak kreatifitas rakyat serta penyaluran aspirasi rakyat dari pelosok daerah hingga pusat. Oleh karena itu, rekrutmen SDM partai yang dilakukan oleh para partai model seperti ini, adalah hanya didasari oleh kehendak para elit petinggi partainya saja dan atas dasar penilaian keloyalan partisipasi financial calon yang direkrut untuk pemasukan kepada partainya. Makanya kita sebagai rakyat, umumnya banyak mendapatkan sosok anggota DPR-RI yang berkualitas rendah, baik secara politik, kemampuan dan wawasan apalagi akhlak/moral mereka. Inilah akibat dari gagap rekrutmen SDM partai. Kalau sudah demikian dampak penting yang dirasakan oleh seluruh rakyat adalah "Rendahnya kualitas UU yang dihasilkan oleh para anggota DPR-RI kita selama ini". Kesan dalam, mayoritas rakyat, UU bisa dibeli oleh pihak asing/pihak yang berkepentingan. Sudah dapat dipastikan bahwa kualifikasi para anggota DPR-RI yang akan datang dalam Pemilu 2014 masih saja dalam posisi sangat rendah dan kinerjanya tentu tidak akan jauh berbeda dari kinerja DPR-RI periode (2009-2014).
Mengapa para partai masih memilih dan mempertahankan para anggota DPR-RI incumbent ? Jawabannya adalah karena para anggota DPR-RI incumbent, telah terbukti keloyalannya selama ini dan uang mereka sudah sangat banyak untuk bisa membayar milyaran rupiah kepada partainya masing-masing. Kalau dari anggota partai calon yang baru, belum tentu mereka mampu membayar kepada partai sebesar para incumbent yang sudah mapan pemasukannya entah dari mana. Akhirnya dalam Pemilu legislatif 2014 ini, kita semua hanya memilih orang lama para anggota DPR-RI yang kita kenal kualitasnya sangat rendah dalam segala aspek. (Ashwin Pulungan)
