Penulis sangat terkejut membaca Kompas.com bahwa Capres-Cawapres Jokowi-Jk jika nanti terpilih, berencana untuk menghapus kolom agama di KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia. Alasan Jokowi, bahwa dengan penghapusan kolom agama itu merupakan bagian untuk kesejahteraan rakyat dalam tujuan "Kebebasan Beragama". Bahkan Jokowi mengatakan didalam berbagai kelompok diskusi, bahwa "Kolom agama dalam KTP lebih banyak memberikan kerugian diskriminasi bagi warga, kolom agama di KTP dapat disalah gunakan ketika konflik terjadi di suatu daerah". Menurut pendapat penulis, argumentasi Jokowi ini sangat bernuansa SARA dan diskriminasi minoritas kepada mayoritas , karena pihak tertentu yang tidak suka dengan adanya agama (Neo-Komunis, Neo Zionis, Neo Gospelkarismatis) memaksakan kehendak untuk menihilkan identitas agama bagi setiap warga Negara Indonesia pada tahap awalnya di KTP lalu selanjutnya akan masuk kedalam UUD 1945 dan Ideologi Pancasila kita dimana sila pertama akan dicoba dikaburkan maknanya. Sehingga paham demokratisme yang salah kaprah dan leberalisme bisa mendominasi pola pikir anak bangsa kedepan. Ini adalah sebuah strategi jangka panjang dari kelompok perusak bangsa Indonesia untuk tahap awal menghilangkan agama, adalah melalui dokumen identitas di KTP Indonesia.
Penulis tadinya sangat malas membahas tentang Capres dan Cawapres, akan tetapi setelah membaca hal diatas, barulah penulis merasakan adanya benang merah serta korelasi yang sangat kuat antara kekuatan pengaruh lingkungan orang disekitar Jokowi yang akan memanfaatkan kekuasaan Jokowi apabila nanti terpilih oleh rakyat dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang. Penulis berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, waspadai rencana kelompok tertentu yang akan mendegradasi Negara dan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia yang kaya raya dengan SDA-nya dan SDM-nya akan selalu menjadi bangsa yang kerdil dan miskin dalam Negara yang sangat kaya ini. Malah kekayaan SDA kita akan selalu dikuras habis oleh PMA asing yang selalu membawa panji-panji "Perlunya Modal Asing Masuk ke Indonesia". Penulis berharap kedepan jika Indonesia ingin maju dan mandiri, semua kekayaan SDA-nya dikelola saja sendiri oleh anak bangsa dan bidang yang masih belum dikuasai, kita suruh saja pihak asing yang mengerjakannya didalam negeri dengan pembayaran professional sebagai mitra kerja dan mitra produksi saja.
Indonesia janganlah meniru Negara-negara lain yang tidak memakai kolom agama didalam KTP mereka. Biasanya Negara yang tidak memakai kolom agama pada KTP mereka adalah Negara-negara yang masyarakatnya sudah lama tidak mempercayai lagi peran agama dan bahkan agama pada Negara itu dikatakan sebagai ideologi kuno yang tidak relevan lagi dengan kemajuan terkini, malah agama bagi masyarakat tertentu merupakan suatu kebohongan masa lalu. Sangatlah berbeda dengan Negara yang penduduknya mayoritas Agama Islam, karena agama Islam bukanlah sebuah ideologi sebagai penemuan manusia atau karangan manusia. Berbeda agama dalam pengertian Islam dengan agama dalam pengertian paham sekuler.
Identitas dalam KTP berkolom agama di Indonesia adalah merupakan versi unik tersendiri sebagai ciri khas ke Indonesiaan. Janganlah diganggu gugat lagi karena sudah sangat baik dan benar. Ketakutan yang di sampaikan selama ini dalam diskriminasi kelompok adalah merupakan kasuistis saja dan tidak bisa dijadikan tolok ukur yang menasional sehingga bisa merombak tatanan yang sudah baik dan baku dalam dokumen identitas warga Indonesia.
Provokasi dengan mengangkat berbagai kasus di daerah yang dikatagorikan sebagai diskriminasi, memang selama ini sangat bisa diketahui siapa saja orangnya dan kelompoknya biasanya agitasi yang mereka jalankan adalah dengan menganjurkan lumrahnya budaya freesex dan mengatakan hamil diluar nikah bukanlah sebagai aib dan lain sebagainya. Inilah ciri-ciri kelompok, LSM yang selalu mengangkat dan berupaya agar kolom agama di KTP segera dihilangkan.
KTP Indonesia, sudah bagus dan jangan di ubah, apalagi menghilangkan kolom keterangan agama. Kolom agama sangat perlu dipertahankan untuk selama-lamanya dan ini sudah merupakan versi Indonesia.
Dampak buruk tidak dicantumkannya kolom agama, kalau di suatu tempat ada warga negara Indonesia dilain kota yang meninggal mendadak/kecelakaan/sakit keras, lalu di KTP tidak ada penjelasan agamanya apa, si mayat akan di perlakukan seperti apa dalam ritual pemakamannya dan lokasi pemakamannya dimana, jika di tempat itu ada lokalisasi pemakaman agama ? Selanjutnya bagaimana penanganan ritualnya yang sesuai dengan agama orang tersebut. Tentu ini akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar lagi kedepan. Mengapa kita paling suka mengusulkan perombakan yang sudah sangat baik sudah sangat baku dan benar lalu disesuaikan dengan selera kelompok kita yang sering tidak mendasar kearah yang lebih baik. Memang mungkin ini sebuah strategi kekuatan asing untuk membuat bangsa Indonesia selalu berjalan ditempat agar selalu bisa dijajah oleh asing.
Penulis berharap kepada semua pembaca, sebarkanlah tulisan ini kepada seluruh handai taulan anda agar mereka bisa memilih yang terbaik dalam pilihannya nanti. (Ashwin Pulungan)