Tidak ada hubungan yang baik dan mesra antara eksekutif dan legislatif sampai sekarang ini, semua rakyat menilai kepemimpinan Jokowi-Jk sangat lemah dalam menciptakan hubungan politik yang bisa bersinergi untuk kepentingan Nasional. Sangat santainya beberapa para pembantu Presiden Jokowi mengingat tantangan bangsa hari ini dan kedepan sungguh sangat berat.
Yang cukup menyedihkan adalah beberapa menteri strategis malah dikomando jangan menghadiri panggilan DPR-RI karena kondisi DPR yang masih belum kondusif antara kubu KIH dengan KMP. Sebaiknya pimpinan tertinggi janganlah melakukan agitasi seperti itu untuk memperlemah hubungan komunikasi diantara pilar penting dalam manajemen kenegaraan.
Seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sofyan Djalil belum menampakkan kinerja yang mendasar dalam bidang perekonomian Nasional, malah nilai rupiah semakin melemah terhadap nilai mata uang asing. Begitu juga dengan menaiknya tingkat inflasi sejak adanya pengumuman BBM bersubsidi naik. Daya serap kredit dibeberapa bank pelaksana semakin melemah dan ini menandakan melemahnya sektor ekonomi riel masyarakat. Akibatnya, banyak bank pelaksana berkonsorsium untuk memodali beberapa perusahaan Investasi Asing (PMA) dan sudah ada yang realisasi puluhan Triliun rupiah. Sangat lucu, di Indonesia, uang rakyat digunakan untuk membantu perusahaan PMA yang seharusnya mereka membawa modal dari negerinya sendiri ke Indonesia. Namanya saja penanaman modal asing. Kami menanyakan permasalahan ini kepada beberapa petinggi perbankan, dikatakan bahwa ini lumrah sebagai B to B. Adalah sangat enaknya di Indonesia, penanaman modal asing dipinjami uang rakyat Indonesia oleh beberapa bank Nasional untuk mengeduk keuntungan dari pasar dalam negeri bagi keuntungan pihak asing. Hal-hal seperti ini adalah sangat luput dari perhatian MenkoEkuin Sofyan Djalil. Menurut penulis, apapun itu alasannya, perbankan Indonesia tidak boleh memberikan pinjaman kredit kepada investasi asing. Ini adalah salah satu kelemahan politik ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Sang Putri Mahkota PDIP Puan Maharani, sangat terlihat tidak memiliki kinerja yang baik dan terbukti ketika banyak permasalahan yang terjadi yang sangat memalukan dalam realisasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat terhadap kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu keluarga sejahtera (KKS). Banyak permasalahan dalam data yang digunakan, ternyata data yang digunakan adalah data lama yang memang amburadul pendataannya disinilah titik krusialnya. Selanjutnya di Kementerian Ristek dan Dikti yang kaitannya dengan pendidikan tinggi, belum ada suatu kinerja yang memperlihatkan kepada khalayak tentang adanya perbaikan dalam pendidikan tinggi kita yang sudah berantakan setelah paska berlakunya UU BHMN yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sampai kini, belum terlihat sebuah gebrakan mendasar dari bidang Kesehatan serta Pendidikan Tinggi yang selaras dengan gembar-gembor Indonesia Hebat dan Revolusi Mental. Sepantasnya jika Jokowi mengevaluasi Kabinetnya nanti menuju perombakan, yang perlu segera cepat diganti adalah Puan Maharani.
Begitu juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dipimpin oleh Tedjo Edy Purjianto malah ada blunder tentang pembebasan Pollycarpus yang berdampak terhadap disorotnya kembali titik terang keterlibatan mantan oknum petinggi BIN. Bahkan ada kecurigaan masyarakat dari Kemenkumham Yasona Laoly atas keberpihakannya kepada kubu Agung Laksono versi Munas Ancol Jakarta dalam konspirasi perpecahan Partai Golkar. Sangat besar kecurigaan dari masyarakat adanya konspirasi kotor dari kekuasaan Jokowi-Jk dalam perpecahan PPP dan Golkar adalah untuk menggembosi KMP (Koalisi Merah Putih) di DPR-RI dengan memanfaatkan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Kemenkumham Yasona Laoly. Sangat disayangkan sekali, kepemimpinan Jokowi-Jk membuang waktu dan terjebak kedalam konflik internal murahan yang malah diperparah oleh beberapa statement Jokowi sendiri dalam memperlebar ketidak harmonisan hubungan perpolitikan dalam negeri Indonesia saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo hanya terlihat sedikit heboh dalam hal penembakan beberapa kapal nelayan asing yang sekedar ingin menujukkan citra kerjanya dalam Kabinet Kerja. Akan tetapi perlakuan ini tidak mendasar, jika kita merasuk kedalam semua bidang yang terkait dengan potensi Kemaritiman selama ini. Penulis berpendapat bahwa kapal-kapal asing maling ikan yang ditangkap lebih baik dihibahkan kepada badan koperasi nelayan yang bisa dijadikan armada tangkap ikan atau rumah sakit terapung. Terlihat nyata adanya Mafia Kemaritiman dimana selama ini, banyak perizinan abu-abu bagi nelayan asing bisa beroperasi di wilayah Indonesia dengan berbendera merah putih. Hebatnya para nelayan asing ini bisa mengeduk kekayaan laut Indonesia dengan bobot kapal yang cukup besar bertahun-tahun lamanya mencuri secara massal kekayaan laut kita. Keterlibatan oknum para petinggi militer terendus dalam pemberitaan media TV dan elektronika dalam mafia kemaritiman ini. Diharapkan Monkokemaritiman ini bisa membongkar mafia ini secara tuntas dan ini merupakan hal mendasar dalam pembangunan Kemaritiman kita. Hal yang sangat berat adalah menjalankan apa yang dicanangkan Jokowi ketika kampanye dengan Tol Laut dan pengawasan wilayah laut kita dengan drone semua ini tentu akan menyerap dana Negara yang sangat besar. Mungkinkah anggaran-anggaran ini bisa menjadi realisasi dalam APBN-P era Jokowi-Jk melihat hubungan politik yang sangat tidak baik antara eksekutif dengan legislatif ?
Pada berbagai tempat pertemuan masyarakat, selalu kita mendengarkan banyak keluhan yang pesimistis terhadap kepemimpinan Jokowi setelah pernyataannya dalam kenaikan BBM bersubsidi yang berlanjut dengan kenyataan-kenyataan persoalan baru yang diperlihatkan oleh kinerja dari beberapa Menteri dalam kabinet "Kerja" Jokowi.