Sebagaimana amanat undang-undang bahwa setiap warga Negara diberlakukan sama di mata hukum, tentu saja kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang ini akan berjalan penuh harmonisasi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Karena orang tidak khawatir lagi dengan nasibnya, lantaran ia telah menyadari bahwa ia sudah punya kepastian hukum.
Namun yang terjadi belakangan ini cukup menarik sebagian publik tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih sering didengar dengan sebutan KPK dikenal sebagai lembaga yang ahli menangkap pejabat publik bahkan swasta yang sudah tercium aroma “korupsi”. Ingat, ini baru “tercium” ya, karena mereka sering menggunakan bahasa “patut diduga”..hehehe
Belum lagi terbukti sebagian diantara mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan diberlakaukan seolah-olah sebagai penjahat kelas wahid –padahal kan belum terbukti--. Baru – baru ini Jakarta dihangatkan dengan kasus Pengadaan Bus Trans Jakarta yang amburadul. Yang anehnya, dalam proyek triliunan itu KPK sama sekali tidak menindaklanjuti kasus yang terang-terangan merugikan warga Jakarta. Kasus pengadaan ini malah dikerjakan oleh kejaksaan, bukan ditangani oleh KPK? Publik perlu bertanya, ada apa ini? Apakah ini sebuah kebetulan? Lantaran Jokowi Sang Gubernur DKI itu mau nyapres??
Benar atau tidak, itu masalah nanti, karena kita mengedepankan azas praduga tak bersalah. Namun membiarkannya mengambang dan dengan tidak ditanganinya oleh KPK, apakah ini sebagai sikap tebang pilih yang diambil oleh KPK. Bisa jadi mungkin.
Inilah yang dimaksudkan, adanya kepastian hukum. Masyarakat butuh kejelasan, apalagi sekarang ini adalah momentum menjelang Pilpres 2014 yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. KPK harus mengambila langkah yang pasti. Minimal dipanggil-lah Gubernur DKI itu (klo gak salah masih Jokowi kan?)..hehe. Dipanggil saja kan dia orang nomor satu di DKI, pastilah tahu betul tentang permasalahan yang terjadi. Agar semuanya menjadi jelas, gamblang dan tidak abu – abu. Jangan sampai nanti bila Jokowi terpilih jadi presiden (baru seandainya lho..hehehe) baru beberapa hari memerintah,,ehh dipanggil KPK dengan tuduhan segudang permasalahan hukum di DKI. Jatuh-lah wibawa Negara, karena Presidennya terlibat skandal korupsi,,hehe Sudah saatnya KPK harus berani menentukan sikap,
agar sesuai dengan slogannya kan àà BERANI JUJUR hebat (atau BERAT yaa??)
Kita bukan berdiri untuk membela koruptor, hanya saja kita tidak ingin hukum yang menjadi panglima di negeri ini diinjak - injak oleh pejabat hukumnya sendiri.