Dalam 100 hari Era Jokowi saat ini, banyak hal Controversial yang terjadi, negative dan positif. Disini akan mereview sedikit tentang rencana Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adanya infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah atau Negara (Infrastructure Driven Regional & National Economic Development).
Rencana Jokowi membangun infrastruktur pernah disampaikan di Conference: APEC CEO di Beijing Nov 2014, beberapa list dapat diambil dari berita online. Recananya masing-masing pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dibangun jaringan rel kereta 1.000 km. Sehingga totalnya akan ada 4.000 km dibangun selama 5 tahun, dengan kebutuhan anggaran Rp 120 triliun, juga akan dibanguan tol laut yaitu konektifitas transportasi laun dari ujung Barat Indonesia (Medan) sampai ujung Timur Indonesia (Merauke) sesuai rencana koridor ekonomi pendulum transportasi laut dari MP3EI.
Rencana ambisius Jokowi perlu kita apresiasi, PakJoko Widododan PakAndrinof Chaniagoserta PakIgnasius Jonansudah punya staf ahli yang bener untuk mulai memikirkan dan melaksanakan, biarpun masih belum jelas system pendanaanya dan kebijakan pendukungnya. Informasi sekilas dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tsb. akan dilakukan oleh BUMN yang akan ditugaskan, dengan Method Sinking Fund untuk BUMN akan diberi PMP (Penanaman Modal Pemerintah) sebagai equity, berikutnya BUMN harus sanggup menerbitkan bonds untuk menarik modal/investasi dari capital market.
Lebih tepat untuk mekanisme pendanaan yang dimaksud Jokowi adalah menggunakan specific purposed bonds yaitu bonds yang diterbitkan untuk sebuah proyek infrastructure. Sampai saat ini dari informasi yang ada kebijakan meng-issue bonds untuk infrastructure dari OJK masih belum ada/ baru proses study. Yang sudah ada kebijakan secara lengkap adalah Municipal Bonds.
Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah securitas swasta / BUMN yang ada di Indonesia. Sampai saat ini masih diragukan kemampuan menjamin menjual bonds dalam scala besar sampai 100 Trilyun. Ratusan trilyun tetap harus oleh DepKeu dng ORI melalui pengelola hutang negara. Berarti akan masih memerlukan proses yang panjang.
Apabila specific purposed bonds berhasil diisue, selanjutnya perlu kehati-hatian jangan sampai semua bonds infrastructure dibeli oleh pihak asing. Harus ada kebijakan pembatasan penjualan bonds infrastruktur ke asing. Sebaiknya mencontoh Jepang diutamakan, bahwa membeli bonds adalah masyarakat sendiri (prioritized domestic capital markets) sehingga kedepan hampir semua key infrastructure adalah milik masyarakat Indonesia sendiri.
Berita terkait rencana pembangunan infrastruktur Era Jokowi :
Kompas, 26 January 2015
Untuk lebih teknis pastinya akan diperlukan survey. Obstacle terbesar saat ini pembebasan tanah. Karena harga tanah di Indonesia mengikuti market price bukan mengikuti Tata Guna Lahan sehingga harga tanah susah menjadi standard untuk budgeting. Kalau berdasarkan tata guna lahan, Pemerintah masih bisa kontrol, sampai sekarang Bappenas masih kesulitan cari cara mengontrol harga tanah ini. Sebagai contoh di Australia yg mengacu tata guna lahan, tanah pertanian 1 ha di Queensland, Darwin dan Perth akan sama harganya karena berfungsi sama sebagai sawah. Tetapi kalau di 1 ha sawah di Jawa pasti lbh mahal dibanding di Sumatra, juga tiap Provinsi di Sumatra 1 ha sawah bisa berbeda-beda harga.
Pengalaman pembebasan tanah, kalau dilakukan bertahap misalnya sudah direncanakan perlu 100m tp dibebaskan 60 m dulu, maka harga sisa yg 40 m bisa melonjak super tinggi. Jadi sebaiknya kalau akan membangun infrastruktur, harus diutamakan lahan dipenuhi sesuai rencana di awal, karena lahan bersifat amortif yg akan naik terus tiap tahun.
Yang perlu dihindari untuk merealisasikan mimpi membangun infrastructure Pak Jokowi jangan sedikit-sedikit minta dana dari China sebagai effect dari APEC CEO di Beijing Nov 2014, karena dikuatirkan lama-lama infrasturktur di Indonesia dikuasai China.
Beberapa hal juga yang perlu diwaspadai adalah BUMN yang akan ditunjuk membangun infrastruktur jangan berisikan teman-teman partainya yang bukan professional. Kalau sudah seperti itu Political Risk terlalu besar, jualan Bonds bisa tidak laku, atau bisa laku tapi murah jadi hanya bisa mengumpulkan dana kecil yang tidak akan cukup untuk investasi, cuma habis buat operasional terus bisa bangkrut dari mengumpulkan uang rakyat. Apabila sampai terjadi default, maka resiko terbesar adalah tidak akan bisa dipercaya oleh capital market, maka itu akan menjadi tanda-tanda Indonesia mengalami kemunduran tidak dipercaya investasi dan dapat menuju negara slum. Sehingga diperlukan kehati-hatian yang sangat luar biasa untuk mekanisme penerbitan bonds untuk pendanaan infrastruktur ini.
Perlu dipertimbangkan juga proses realisasi proyek memerlukan beberapa tahapan untuk administrasi. Misalnya penyusunan Feasibility Study (FS) dan Deatil Engineering Design (DED) akan memerlukan waktu satu tahun, Legalitas Permit and Amdal Lingkungan dan lain-lain paling tidak juga 1 tahun, proses tender apabila masih dibutuhkan krn sdh ada BUMN yang ditugaskan, tender perlu waktu 6 Bulan, konstruksi 2-3 thn; total waktu diperlukan 4 s/d 5 tahun, itu paling cepat kalau pembebasan tanah instant tanpa masalah.
Yang perlu juga diperhatikan dalam Penyertaan PMP adalah nilai PMP itu sendiri, idealnya akan diperlukan bonds senilai 4 X PMP, apabila nilai PMP 1/10mnilai Bonds dikuatirkan tidak bisa produktif, alias tak tepat sasaran, ibarat menyiram air di pasir. Contoh nya bahwa PMP Hutama Karya (HK) adalah 3,9Trilyun apakah memungkinkan untuk HK issue bonds senilai 120T sebesar nilai investasi yang diperlukan.
Selanjutnya dalam penjualan Bonds sebaiknya diutamakan domestic capital market, diutamakan masyarakat Indonesia yang membeli bonds, dapat diatur bahwa separuh dari bonds yang di-issue adalah untuk menyerap domestic capital market untuk memberikan kesempatan pada masyarakat sebagai owner / pemilik dari proyek infrastruktur.
Namun berdasarkan berita di detik-finance tgl 9 January, bahwa saat ini sudah dimulai jual ORI dng yield 4-12 % tenur 30thn tetapi domestic capital market hanya mendapat jatah 4%, hampir semua dibeli oleh foreign capital market, atau artinya asing lebih banyak yang memiliki surat berharga yang di-issue negara. Ini sebenarnya sangat memprihatinkan.
Dapat dibandingkan berita dari The Sydney Morning Herald tgl 21 January 2015, bonds yang akan diissue di Australia biarpun Abbotts belum setuju krn menunggu yield yg lebih murah. Yield nya cuma 2.5% dengan tenur 10 thn. Sedangkan di Jepang yield bonds cuma 0.25%. Pantas saja bonds Indonesia laris manis di pasar foreign capital market krn yield yg ditawarkan 4-12% tenur sekitar 30 tahun.
Ini adalah kenputusan pengelola Negara yang tidak bijaksana yang sudah memanen lahan anak cucu dan meninggalkan beban bunga n hutang buat anak cucu. Akan susah untuk generasi berikutnya untuk bangkit dibebani hutang yang diterbitkan dengan tidak bijaksana tsb.
Ada pemikiran kenapa bond yield di Indonesia lebih tinggi dari Negara lainnya, karena resiko berinvestasi di negara berkembang jauh lebih tinggi dibanding negara maju seperti Jepang, US atau Australia. Kalau hanya bandingkan resiko semua orang juga sudah tahu di Indonesia resiko lbh tinggi. Kalau kemaren masih di bilang resiko politik, kalau sekarang Negara dikelola dengan kurang organize sehingga political risk sudah menjadi uncertainty (ketidak-pastian)
Ini semakin membuat tidak jelas arah berinvestasi.
Wacana infrastructure bonds untuk massa transport Jabodetabek sudah pernah digulirkan sejak 2010 dimuat di Suara Pembaharuan 11 November 2010.
14224248981605840581
Saham pun sudah disampaikan idea untuk di share dengan daerah sekitar Jabodetabek dan masyarakat yang dimuat dalam Suara Pembaharuan 12 November 2010.
14224249351886104676
Diharapkan Pemimpin dan Pengelola Negara sekarang untuk tahu tugasnya, harus dicari cara menstabilkan kondisi negara. Tiru kebijakan makro ekonomi negara yang sudah stabil. Bagaimana sebuah Federal Reserve/ State Bank bisa memberikan bunga kredit sekecil mungkin untuk masyarakatnya. Dan lain-lain dengan Strategy Kebijakan yang Terarah bukan dengan kebijakan trial error.
Sebenarnya Strategy Kebijakan yang sudah disusun Team Prabowo Subiantoadalah bagus untuk menyelamatkan negara dengan menutup semua kebocoran dan menghindari money fly out ke Luar Negeri sehingga peredaran uang Dalam Negeri besar dan masyarakat mempunyai akses atas domestic capital sehingga income perkapita bisa naik. Sehingga juga Bank Indonesia (BI) bisa menghitung ulang interest rate SBI target turun sampai dengan 5% dengan control inflasi <5%, semua bisa dihitung, dengan beberapa kontrol makro di tangan kebijakan negara.
Yang paling mudah dilakukan contohnya adalah Negara Indonesia harus mengambil alih harga komoditi yang paling mempengaruhi harga komoditi lainnya. Kalau di Indonesia adalah harga BBM, sehingga akan lebih baik BBM tidak dilepas ke pasar namun dikontrol kembali oleh Negara dengan harga yang optimal dengan kepastian subsidi yang jelas. Dimaksudkan apabila harga BBM jelas dan fix pada period waktu dengan subsidi yang diatur, maka harga barang-barang lain akan terkontrol, sehingga mekanisme pasar barang-barang yang lain akan relative stabil, dan sehingga lebih jauhnya kondisi makro ekonomi akan lebih stabil dan memberikan kepastian investasi.
Seperti di China sebagai Emperor of PIGS, karena harga daging babi sangat mempengaruhi harga komoditi lainnya, sehingga Negara konsentrasi penuh untuk menjaga harga daging babi stabil. Sehinga menjaga kestabilan harga barang-barang lainnya di Negara tersebut.
Harus diingat oleh Para Penyelenggara Negara saat ini, pada saat Political Risk sudah menjadi Uncertainty maka sudah dipastikan Investasi tidak akan mengalir ke Indonesia. Jadi hasil jualan di APEC CEO di China dll kemaren bisa menjadi sekedar omong kosong.
Waspada lah, satu-satunya yang bisa diprediksi dari Indonesia saat ini adalah politiknya tidak bisa diprediksi.
http://www.merdeka.com/dunia/new-york-times-sebut-jokowi-mulai-kehilangan-kepercayaan-publik.html
Semoga Bermanfaat.
Perth, 28 January 2015
Leny Maryouri