Kedua Capres yang akan berlomba pada 9 Juli 2014 masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita coba membuat prediksi kemungkinan-kemungkinan seperti apa pemerintahan dibawah kepemimpinan ke dua Capres ini :
Prabowo
Positif atau Kelebihannya :
- Koalisi besar dalam legislatif yaitu lebih dari 60% termasuk di dalamnya Demokrat akan meminimalisasi konflik antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian apapun kebijakan yang diambil oleh Prabowo pasti mendapat dukungan legislatif. Termasuk Demokrat karena kita yakini bahwa Demokrat masuk dalam kubu “koalisi” Prabowo walaupun secara eksplisit tidak berkoalisi. Kondisi ini akan menunjang jalannya pemerintahan yang tenang tanpa gejolak.
- Oleh pendukungnya Prabowo dikenal orang yang tegas (walaupun oleh yang bersebrangan dianggap kasar, arogan dan temperamental) akan membuat lawan politiknya merasa jerih untuk merongrong kekuasaannya. Kondisi ini selain menciptakan suasana pemerintahan yang kuat juga akan menaikkan “gengsi” terhadap dunia internasional. Minimal Malaysia, Singapura dan Australia tidak akan “sembarangan” dengan Indonesia.
- Seperti kita ketahui bahwa Prabowo “dekat” dengan Raja Yordania maka dimungkinkan terjadi aliran investasi bukan hanya dari Yordania tatapi juga dari negara-negara arab lainnya. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.
- Penguasaan lebih dari satu bahasa akan memudahkan Prabowo berkomunikasi dan melakukan lobby internasional.
- Memiliki pengalaman perang dan seorang jenderal maka negara tetangga yang selama ini sering membuat ulah terhadap Indonesia akan berpikir berkali-kali untuk “menjahili” Indonesia.
Kekurangan :
- Koalisi yang dibangun berdasarkan transaksional dan bagi-bagi kekuasaan akan melahirkan “conflict of interest” dan sulit diharapkan membela kepentingan rakyat. Selain itu sangat mungkin posisi-posisi penting dalam pemerintahan diserahkan kepada orang-orang yang tidak kapabel sehingga kesan pesta kue kekuasaan tak terelakkan.
- Modal yang dikeluarkan oleh Prabowo dan keluarganya diakui sangat fantastis (bahkan dibilang unlimited), belum lagi modal dari teman koalisinya. Ini akan menjadi masalah tersendiri karena pasti harus mendapat kembalian berikut keuntungannya.
- Walaupun salah satu Visi Misinya memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, namun dengan kenyataan bahwa partai koalisinya rata-rata memiliki track record yang tidak bersih apalagi bila dikaitkan dengan koalisi transaksional keluarganya (Hashim S. Djojohadikusumo, adiknya) yang pernah terkena masalah BLBI, sulit diharapkan adanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ketika terjadi situasi saling sandera maka menjadi tameng yang kuat bagi para koruptor.
- Cara “pensiunnya” Prabowo ditengarai karena suatu masalah (bukan pensiun karena usia alias diberhentikan), maka masalahnya bisa mengakibatkan terpecahnya dukungan dari TNI atau ABRI.
- Potensi problem paling berat dan terburuk adalah delegitimasi yang menyangkut pesyaratan menjadi presiden RI. Dalam UU No. 42 tahun 2008. Ini dapat terjadi bila sampai ada yang dapat membuktikan bahwa Prabowo pernah menjadi warga negara lain.
Jokowi
Positif atau Kelebihan :
Koalisi tanpa syarat memberikan keleluasaan dalam menyusun kabinet. Pengangkatan menteri didasarkan pada kriteria, kapabilitas dan integritas sehingga seandainyapun ada menteri dari partai koalisinya tentu harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan, memiliki kapabilitas yang cukup dan integritasnya tidak diragukan. Bukan karena bagi-bagi kekuasaan semata. Dengan kabinet yang seperti itu tentu rakyat boleh berharap akan ada perbaikan dan kemajuan.
Ketulusan, kesederhanaan dan terutama kebersihan (anti korupsi) merupakan modal yang sangat baik untuk keteladanan. Karena tiadanya beban conflict of interest akan membuat Jokowi bertindak tegas terhadap penyimpangan maupun tindak korupsi. Berharap Indonesia bebas korupsi 100% tentu terlalu berlebihan, namun korupsi dapat ditekan seminim mungkin karena para pejabat bukan hanya takut tetapi juga “malu” untuk melakukan korupsi.
Karena tidak adanya “utang budi” dan “tidak tersandera” kepentingan individu maupun kepentingan kelompok, maka bebas membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Ini merupakan point penting untuk membenahi dan memperbaiki pemerintahan dan birokrasi. Kepentingan individu dan kepentingan kelompok merupakan simpul penghambat. Dia tidak akan segan-segan “membuka” dan bahkan “membuang” simpul-simpul penghambat tersebut.
Jokowi adalah seorang pekerja dan bukan hanya berwacana. Ini akan menjadi stimulator yang dapat membangunkan semangat jajaran pemerintahan yang dapat berimbas kepada sektor usaha, perekonomian dan seterusnya. Keadaan demikian akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Tokoh-tokoh idealis, nasionalis dan patriotis akan dapat tumbuh dan tidak luntur karena terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan koruptif. Seperti kita ketahui selama ini kemunculan tokoh-tokoh seperti itu tak bertahan lama karena tergerus dan terseret oleh kepentingan individu dan kelompok sehingga beakhir di tahanan KPK.