Setiap ada “kegagalan” APBN, solusinya selalu potong anggaran sana-sini, dan biasanya untuk belanja gaji pegawai tidak disentuh sama sekali. Namun anehnya, jumlah utang negara terus semakin membengkak.
Berapa anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai setiap sidang pengesahan UU APBN itu? Pernahkan kita terpikir oleh hal ini?
Untuk mengatasi “kegagalan” APBN 2016 ini, Presiden mengesahkan “UU Tax Amnesty” yang diperkirakan akan menyumbang penerimaan negara sebesar 165 trilyun. Namun sudah 2 bulan berjalan, penerimaannya masih minim. Sehingga, keberhasilan TA ini kemudian menjadi dipertanyakan kembali. Atau, kalaupun TA ini akan sukses, maka keberhasilannya juga akan membawa masalah baru. Ini
Di samping itu, juga diberitakan bahwa Bu SriMulyani akan melakukan pemotongan anggaran belanja 2016 yang totalnya direncanakan 133,8 trilyun.Ini
Bu Srimulyani berusaha potong belanja sana-sini, tetapi juga tidak mau menyentuh belanja gaji pegawai. Kecuali ada isu baru, tentang adanya tunjangan profesi guru yang “fiktif”, sebesar 23,3 trilyun. Padahal dimanapun, kalau perusahaan sedang merugi, yang dilihat dulu biasanya justru sektor ini. Bukan yang lain. Bukankah negara itu ibarat perusahaan konglomerasi yang demikian besar ?
Mohon, bagi para pekerja negara yang gajinya tidak terlalu banyak, jangan “marah” dulu, ya ! Potongan gaji itu bukan dimaksudkan untuk mengurangi kesejahteraan Anda semua, tetapi itu diperlukan agar harga kebutuhan hidup (tentunya juga didukung dengan faktor lainnya) bisa menurun, yaitu dengan cara alih alokasi anggaran !
Sebab, kalau tidak demikian harga barang-barang ini tidak mau turun, dan banyak orang kecil yang susah. Sementara tambahan gaji yang pernah diterima pasti tidak membuat kita merasa sudah hidup sejahtera. “Gaji naik Rp 200-300 ribu, tetapi banyak barang yang harganya naik sehingga nambahnya lebih dari Rp 300 ribu”. Percuma kan ?
Hal tersebut juga harus dilakukan agar tidak terjadi keadaan yang lebih ekstrim, misalnya harus ada PHK. Tetapi itu tidak bijak bukan ? Siapa yang mau di PHK ?
Selanjutnya dengan berkurangnya gaji tersebut, maka akan banyak rakyat yang daya belinya rendah, sehingga industripun akan menyesuaikan dengan kondisi ini, yaitu terjadi deflasi . Tetapi kondisi ini harus dikendalikan oleh pemerintah agar tidak menjadi masalah baru.
Tentunya untuk bisa melakukan hal tersebut, tidaklah mudah. Dibutuhkan koordinasi terhadap semua bidang yang ada. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ibarat konser, dirijennya harus benar-benar handal. Tentunya, sebelum dirijennya mulai tampil, dia harus benar-benar mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi terlebih dahulu.
Solusi “kegagalan” APBN yang efektif