Pemprov DKI saat ini sudah menerapkan sistem e-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistim ini juga sudah terintegrasi dengan informasi elektronik anggaran atau e-budgeting yang bisa mengotomatisasi proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Tak hanya itu, kedua sistem elektronik tersebut juga dilengkapi dengan e-sourcing sebagai acuan standar teknis barang/jasa publik bagi para pengguna.
Ketiga sistem elektronik tersebut sempat dibanggakan oleh Joko Widodo mantan gubernur DKI karena diyakini ampuh untuk mencegah bermacam modus korupsi. Antara lain penggelembungan harga, manipulasi spesifikasi barang dan realisasi penggunaan anggaran yang tidak beres. Disebutkan bahwa jika implementasi ketiga sistem tersebut dilakukan secara baik, para koruptor tidak berkutik alias mati kutu.
Tidak hanya mencegah korupsi, sistim LPSE juga disebutkan bertujuan mulia dengan berbagai iming-iming lainnya, seperti untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sayangnya sistim yang sempat menjadi bahan kampanye Joko Widodo ketika beliau menjadi calon presiden RI, di tangan Gubernur berikutnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Meletupnya kasus pengadaan "Uninterruptible Power Supply" (UPS) di sekolah-sekolah di DKI memperlihatkan betapa sistim itu mudah diakali. Pada kasus UPS, sistim elektronik tersebut dijebol paling tidak 49 kali. Manipulasi spesifikasi barang, penggelembungan harga, manipulasi proses tender begitu mudah dilakukan, sehingga terjadi realisasi penggunaan anggaran yang sangat tidak wajar. Proyek yang dianggarkan Pemprov DKI pada APBN-P 2014 sebesar Rp. 330 milyar tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara Rp.50 mliyar, hasil audit BPKP mungkin memunculkan angka yang lebih besar .
Lumpuhnya sistim e-procurement digambarkan oleh hasil penyidikan oleh Polda Metro Jaya, penydik menduga 49 perusahaan yang memenangi tender pengadaan UPS tidak memenuhi kualifikasi.
"Perusahaan itu hanya pinjam pakai yang tidak memenuhi kemampuan teknis dan kualifikasi," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Aji Indra.
Walhasil data yang ada di web LPSE Pemprov DKI Jakarta, ternyata hanya berisi nama-nama perusahaan yang diduga nfiktif atau sekedar pinjam nama. Ambil saja contoh CV Wisanggeni yang merupakan salah satu pemenang tender UPS yang ada di LPSE. Di daftar rekapitulasi tersebut, pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014, CV Wisanggeni disebutkan berhak menyuplai UPS senilai Rp 5.829.967.000 di SMAN 56. Sementara di daftar Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, CV tersebut juga ditulis berhak menyediakan UPS di SMAN 5. Harganya sama: Rp 5.829.967.000. Namun manajemen CV itu yang berdomisili di Magelang kaget karena merasa tak pernah ikut tender. Pemilik CV Wisanggeni, Arianto, di kantornya, Jl Jenderal A Yani Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, menyatakan, CV-nya bergerak di bidang konsultan konstruksi dan tata ruang, bukan pengadaan barang. Jadi, tidak relevan jika pihaknya mengajukan proposal tender soal UPS.
Menurut Indra, pemilik perusahaan yang dipinjam namanya untuk mendapatkan dan memenangkan tender proyek UPS itu menerima biaya komisi Rp54 juta/perusahaan. Sejauh ini hasil penyidikan kepolisian, mengindikasikan dua pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah sebagai calon kuat tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 49 UPS bagi sekolah di DKI Jakarta itu.Penyidik Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 72 orang dari 130 saksi yang diagendakan akan dimintai keterangan. Beberapa saksi mangkir dan belum memenuhi panggilan polisi, satu satu yang mangkir adalah oknum dari LPSE Pemprov DKI.
Adapun penerapan sistem e-budgeting yang disebut-sebut sangat efektif untuk mengelola anggaran dan memonitor penyimpangan, nasibnya ternyata "11-12" dengan e-procurement.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sendiri hal ini. Ahok baru menyadari telah kecolongan anggaran yang diduga "siluman" setelah RAPBD DKI versi beliau yang dikirim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi, dipulangkan dengan banyak coretan. Tak kurang dari 128 halaman telah dicoret-coret Kemendagri dan menurut Menteri Tjahyo Kumolo lebih dari 12 Triliyun anggaran siluman terdapat pada RAPBD versi Ahok
“DKI saja meningkat sekali indikasi-indikasi penyelundupan anggarannya. Bukan hanya Rp 12 triliun", ujar Menteri mengomentarai RAPBD versi Ahok.
Namun Ahok hanya mengaku kecolongan sebesar Rp 2 triliun pada APBD versi e-budgeting itu, beliau berdalih tak mampu mengawasi ribuan pengajuan anggaran satu per satu.
"Kamu bisa enggak ngawasi berapa puluh ribu mata anggaran?" dalih Ahok.
Rupanya sebagus apapun sistim kembali kepada personal yang mengoperasikannya. Sayangnya orang-orang yang dipilih dan dipercaya Ahok, bahkan melalui sistim lelang jabatan yang juga dibanggakannya, ternyata tidak jaminan pula jatuh ke tangan orang yang amanah dan terbaik. Dua orang kepercayaan Ahok itu sekarang menjadi calon kuat tersangka kasus korupsi UPS.
Kebiasaan Ahok marah-marah, mengumbar kata-kata kasar dan mengancam anak buah, nyaris belum tampak manfaatnya. Bagi sebagian anak buah, Ahok mungkin hanya dipandang sebagai nenek yang rewel dan suka ngomel, bukan sosok yang disegani dan dituruti.