Sumber foto: news.okezone.com
Korban meregang nyawa imbas dari kenaikan harga Bahar Bakar Minyak (BBM) terus berjatuhan. Sebagaimana ramai diberitakan, satu orang tewas pada peristiwa demonstrasi di Makassar. Korban bernama Muhammad Arif atau Ari Pepe (27), menurut polisi, meninggal karena kepalanya terbentur benda keras, akibatnya kepala bagian belakangnya pecah, otaknya keluar. Ari Pepe, umur 27 tahun, berkerja sebagai "Pak Ogah", warga Jl Pampang 1.
Selain itu, sedikitnya lima orang meninggal pada pembagian bantuan kompensasi kenaikan harga BBM melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Berikut ini daftar nama para korban:
1. Nenek Cicih berusia 79 tahun warga Kampung Torowek, Dirgahayu, Kadipaten Tasikmalaya
2. Iti, 73, warga Kampung Pasirbitung RT 06 RW 04, Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras.
3. Kumun, 82, warga Kampung Sekung RT 23 RW 10, Desa Tawang, Kecamatan Pancatengah.
4. Yatirah (70), warga RT 02/ RW 8 Kelurahan/ Kecamatan Jebres, Solo
5. Manto Suwarno, 70, warga RT 02/RW 08 Dusun Dukuh Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Sukoharjo
Para lanisa tersebut meninggal dunia akibat kelelahan mengantre dan berdesakan untuk menerima uang bantuan sebesar Rp 400 ribu. Selain itu, diantara korban ada pula yang dalam keadaan sakit, namun memaksakan diri ikut antri untuk mendapatkan dana bantuan. Nenek Cicih misalnya, meregang nyawa setelah berdesakan dan mengantri berjam-jam ketika akan mendapatkan dana bantuan yang dibagikan di halaman kantor Kecamatan Kadipaten, Tasikmalaya. Korban berusia 79 tahun ini tiba-tiba sesak napas dan jatuh pingsan. Diduga korban memaksakan diri berangkat mengambil uang sementara kondisinya tengah sakit.
Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menyanyangkan pembagian bantuan dana kompensasi BBM yang dilakukan di kantor kecamatan atau kantor Pos.
"Bayangkan dalam satu hari saja pembagian di kantor Pos disesaki ribuan warga penerima. Bahkan masyarakat memaksakan pada hari itu juga melakukan pencairan. Sekalipun dalam keadaan sakit, mereka tetap datang," paparnya.
Menurut Uu pembagian yang dilakukan di kantor kecamatan bukan solusi terbaik, masyarakat keberatan karena mereka harus mengeluarkan ongkos buat kendaraan umum dan ojek. Uu.berharap pemerintah melakukan jemput bola atau setidaknya di desa masing-masing bukan di kantor kecamatan atau kantor pos.
"Kenapa tidak melakukan jemput bola? Atau ke tempat yang lebih dekat. Jangan biarkan masyarakat miskin harus semakin susah," ucapnya.
Pemerintah pusat padahal sudah meninjau pelaksanaan pembagian dana PSKS ini, termasuk oleh Presiden Jokowi dan Wakil presiden Jusuf kalla. Jusuf Kalla pernah mendatangi Kantor Pos di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Adapun Jokowi mengunjungi sebuah kantor pos di Bengkulu. Sayangnya ketka mereka datang, semuanya tentu sudah dipersiapkan dengan baik. Bahkan jalan-jalan rusak yang hendak dilalui Presiden, buru-buru pula diperbaiki pemerintah setempat. Walhasil "blusukan" Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terencana itu, nyaris tidak bisa melihat realita sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Untuk itu, pemerintah tidak cukup hanya “blusukan” akan tetapi perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memperbaiki sistim distribusi dana bantuan agar tidak ada lagi korban imbas dari kenaikan harga BBM ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H