Membicarakan Myanmar saat ini, suka atau tidak suka, tidak bisa dipisahkan dengan nama Aung San Suu Kyi atau Daw Suu. Bukan Daw Suu, jika sepak terjangnya tidak membuat dinamika Myanmar selalu menjadi sorotan.
Namanya mulai menjulang ketika bersama kelompok mahasiswa menggoyang posisi junta militer yang telah menguasai Myanmar sejak kudeta 1962. Namun kini sebaliknya justru sebagai pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) justru di kudeta militer Myanmar.
Peran besarnya sebagai pendobrak demokrasi Myanmar dimulai paska kepulangannya dari luar negeri ditahun 1988, dan langsung larut dalam gerakan mahasiswa menentang pemerintahan yang berkuasa.
Aktifitas politiknya menyebabkannya menjadi tahanan rumah. Namun prakarsa membangun demokrasi yang lebih baik bagi Myanmar pula yang menyebabkan ia diganjar dengan Hadiah Nobel Perdamaian untuk demokrasi (1991). www.cnbcindonesia.com
Meskipun lama bermukim di luar negeri, darah pahlawan yang mengalir dari ayahnya yang merupakan pahlawan kemerdekaan negeri itu Aung San, membuatnya memiliki pengaruh yang kuat untuk menjadi figur pemimpin.
Keterlibatannya dengan pemerintahan semakin intens di tahun 2011. Namun konstitusi mengganjalnya unutk terus melaju ke kursi kepresidenan karena pernikahannya dengan orang asing.
Dunia internasional mencatat sepak terjangnya sebagai indikasi penting membangun demokrasi dengan berusaha mengakhiri perang saudara dan membangun demokrasi dengan mengurangi peran militer serta mengumpulkan investasi untuk mendorong pembangunan di negerinya.
Tantangan utamanya juga menyangkut nasib kelompok minoritas Rohingya, persoalan yang telah lama menjadi "duri'dalam persoalan politik dan demokrasi di Myanmar. Namun janji ini pula yang menyebabkan ia disorot dunia internasional, karena "kebimbangannya" dalam mengambil keputusan politis unutk mengakhirinya.
Meluruskan Makna Demokrasi
Pertentangan antara kubu pemerintah sipil dan militer meluas karena dugaan dan tudingan kecurangan pemilu. Meskipun berbagai klarifikasi telah dilakukan, namun menjadi pemicu konfrontasi yang mendorong pemerintah militer mencabut konstitusi dan memberlakukan status darurat hingga setahun kedepan.