Opini untuk Petinggi Negeri

Melihat kondisi negeri dewasa ini, masih sangat banyak PR Pemerintah untuk menyelesaikan segala problematika bangsa. Kesenjangan sosial, tindak pidana korupsi, dan terorisme masih menjadi makanan sehari-hari bagi bangsa ini. Di bidang perekonomian pun masih menjadi tugas utama pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan yang semakin hari persentasenya terus meningkat.  Masih banyak juga anak yang putus sekolah dan bahkan yang tidak bersekolah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan finansialnya. Kesehatan pun rasanya masih sangat mahal di negeri ini, yang mana masih banyak masyarakat yang tidak mampu berobat karena tidak memadai dalam perekonomiannya.

Peran pemerintah sangatlah penting, dimana tujuan dari bangsa kita yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 masih belum bisa terimplementasikan dengan baik. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah sejauh manakah peran pemerintah dalam melaksanakan tujuan bangsa kita? rakyat hanya bisa melihat para pejabat tinggi negara yang telah mereka pilih berongkang kaki di kursi jabatannya.

Menjadi sebuah ironi di saat para pejabat pemerintahan diberikan fasilitas yang mewah, gaji yang besar, dan kesejahteraan yang terjamin. Namun, di luar sana masih teramat banyak rakyat jelata yang untuk mencari sesuap nasi pun susah. Dan mereka hanya bisa menerimakan akan takdirnya. Padahal, sudah seharusnyalah pemerintah melihat dan memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai warga negara Indonesia.

Mengkritisi akan kinerja anggota dewan parlemen yang terhormat, apabila kita melihat bagaimana kinerjanya sekarang masihlah sangat banyak para anggota dewan yang sudah menjadi anggota dewan namun mereka bekerja tidak dengan total. Tidak seperti sebelum mereka menjadi anggota dewan, mereka mendatangi rakyat dan mengobral janji-janji yang nyatanya banyak yang tidak terrealisasi. Sebagai rakyat Indonesia kita kecewa melihat kinerja para anggota dewan yang tidak bekerja dengan penuh totalitas. Bahkan untuk menghadiri rapat pengkajian undang-undang pun masih banyak anggota dewan yang tidak menghadirinya.

Mari kita membelokkan stir ke jajaran para anggota yudikatif, dalam penegakan hukum pun negara kita masih lemah. Entah kapan bangsa kita menjadi bangsa yang patuh dan taat terhadap hukum, serta menjadi bangsa yang benar-benar menegakkan hukum yang berasaskan keadilan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di negeri ini bisa di beli.

Sebagai warga negara Indonesia kita rasanya sudah jengah melihat kondisi di bumi pertiwi ini. Sampai kapan kita melihat tindak pidana korupsi terus terjadi? Kapankah bangsa ini menjadi bangsa yang malu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum? Apakah budaya seperti ini yang akan kita pelihara dan kita turunkan kepada anak cucu kita di masa mendatang?

Sudah saatnya kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berbudaya, menjadi bangsa yang berbudaya malu apabila melakukan hal yang melanggar etika, norma, dan hukum. Pemimpin yang bertangan besi namun demokratis kita butuhkan saat ini. Sudah saatnya Indonesia bangkit dari keterpurukan, sudah saatnya kita menjadi bangsa mercusuar kembali yang di agungkan oleh berbagai bangsa di belahan dunia. (Yudi Firmansyah)