Dalam menghadapi Pemilu/Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin/Cak Imin) bersama PKB nya dan Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra nya sepakat membentuk sebuah koalisi pada tanggal 13 Agustus 2022. Koalisi itu dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang disingkat dengan nama KKIR.
Nama "Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya" jelas diambil dari nama partai politik masing-masing. "Kebangkitan" dari PKB dan "Indonesia Raya" dari Partai Gerindra.
KKIR dikukuhkan dengan sebuah perjanjian secara tertulis antara Cak Imin (PKB) dan Prabowo (Partai Gerindra). Perjanjian itu dinamakan "Piagam Sentul" (sebab pembentukan koalisi dan penandatanganan piagam dilakukan di Sentul, Jawa Barat).
Salah satu poin dari perjanjian itu adalah nama bakal calon presiden dan nama bakal calon wakil presiden ditentukan bersama-sama oleh Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra dan Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB.
Saat itu nama bakal calon presiden sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar secara bulat mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dari KKIR.
Namun tidak dengan bakal calon wakil presiden. Kendati pihak PKB sudah mendorong-dorong KKIR untuk segera menentukan bakal calon wakil presiden, tapi Prabowo bergeming. Padahal pihak PKB sangat berkeinginan ketua umum mereka segera dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden dari KKIR.
Sampai usia KKIR satu tahun lebih, Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra belum juga meng-acc nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presidennya. Prabowo seperti kurang sreg dengan ketua umum PKB itu.
Tepat satu tahun setelah terbentuknya KKIR, Partai Golkar dan PAN (Partai Amanat Nasional) tiba-tiba ikut bergabung dengan KKIR untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Padahal Partai Golkar dan PAN sebelumnya sudah memiliki koalisi sendiri, yakni KIB (Koalisi Indonesia Baru). Partai Golkar dan PAN membentuk KIB bersama dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). PPP sendiri sudah lebih dahulu meninggalkan KIB dan bergabung dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).
Masuknya Partai Golkar dan PAN ke KKIR tentu punya kepentingan. Partai Golkar ingin menyodorkan ketua umum mereka, yakni Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo.