Sebagaimana diketahui bahwa salah seorang menteri Kabinet Indonesia Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan, yakni Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) Tjahjo Kumolo meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Tjahjo Kumolo meninggal pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.
Agar tidak terjadi kekosongan, Presiden Joko Widodo gercep menunjuk pengganti Tjahjo Kumolo. Orang yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo adalah Menko Polhukam Mahfud MD.
Namun Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo bukan sebagai Menpan-RB definitif. Mahfud MD ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menpan-RB sementara alias ad interim.
Dengan demikian dalam beberapa hari ke depan, Presiden Joko Widodo tentu akan menyiapkan pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB definitif. Siapa yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Tjahjo Kumolo, sebagai Menpan-RB definitif semua tergantung "selera" presiden sendiri.
Hal itu dikarenakan menteri merupakan pembantu presiden. Penentuannya merupakan kewenangan atau hak prerogatif presiden sendiri. Mau siapa yang akan dijadikan Menpan-RB definitif, suka-suka presiden sendiri.
Namun tentu saja dalam menentukan pembantunya itu presiden tidak akan ngasal. Presiden akan mempertimbangkan banyak hal. Termasuk partai politik pendukung pemerintahannya.
Tjahjo Kumolo adalah kader PDI Perjuangan. Artinya posisi Menpan-RB merupakan jatah PDI Perjuangan.
Presiden Joko Widodo tentu akan dan "harus" mempertimbangkan hal itu. Presiden Joko Widodo "harus" mengambil kader PDI Perjuangan lagi sebagai pengganti Tjahjo Kumolo. Kalau tidak, PDI Perjuangan bisa "menuntut" Presiden Joko Widodo.
Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri merupakan kader PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo juga merupakan "petugas partai" dari PDI Perjuangan. Sebagai "petugas partai" dari PDI Perjuangan, presiden tidak mungkin akan melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang tidak support terhadap partainya.
Hanya bisa saja posisi Menpan-RB diberikan kepada orang yang bukan berasal dari kader PDI Perjuangan, tapi dari kader partai politik lain yang sama-sama sebagai pendukung pemerintah. Kalau begitu bisa ada "tukar guling" jabatan menteri. Pada prinsipnya jatah menteri PDI Perjuangan tidak hilang.