Kehadiran Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024 menjadi daya tarik tersendiri. Betapa tidak, suara fraksi partai baru yang langsung meraih delapan kursi DPRD DKI Jakarta itu terdengar cukup nyaring menyuarakan berbagai hal menyangkut "kepentingan rakyat".
Kita tentu masih ingat di awal masuk parlemen DKI Jakarta (Oktober 2019), Fraksi PSI melalui salah satu anggotanya William Aditya Sarana langsung menyoroti rancangan anggaran Lem Aibon. Selain itu William juga menyoroti rancangan anggaran pulpen dan komputer yang fantastis.
William pun kemudian mengunggah hal itu di media sosial, sehingga ramai menjadi perbincangan publik. Banyak pihak memberikan apresiasi dan mengacungkan jempol kepada Fraksi PSI.
Sebaliknya apa yang dilakukan oleh William menimbulkan sikap antipati, bahkan kemarahan dari anggota Fraksi lain. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dari Fraksi Gerindra misalnya, menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan anggaran ke media sosial.
Menurut Inggard, rancangan anggaran itu belum dibahas di forum DPRD. Menurutnya, aspirasi boleh keluar setelah dilakukan pembahasan. Jangan sampai belum dibahas tapi sudah ramai di koran.
Kita juga tentu masih ingat, sebelum menyoroti anggaran lem Aibon, pulpen, dan komputer, Fraksi PSI juga sempat membuat "kejutan", Fraksi PSI sempat menolak pemberian pin emas anggota DPRD DKI Jakarta sebagaimana sudah biasa diberikan kepada setiap anggota DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu identitas mereka sebagai anggota dewan. Menurut Fraksi PSI, hal itu sebagai bentuk penghamburan.
Fraksi PSI juga pernah menyoroti dan mempermasalahkan anggaran TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang mencapai Rp. 26,572 miliar. Hal itu menurut Fraksi PSI sebagai bentuk pemborosan.
Beberapa kebijakan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak luput dari sorotan Fraksi PSI. Seperti tentang transparansi anggaran, pembangunan LRT (Light Rail Transit), atau penanganan Covid-19.
Bahkan untuk hal yang disebut terakhir, Fraksi PSI berniat akan mengajukan hak interpelasi kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi hal tersebut ditanggapi dingin oleh fraksi lainnya. Keinginan Fraksi PSI tersebut tidak mendapat respon sama sekali dari fraksi lainnya.
Sikap kritis dan sikap "pro rakyat" Fraksi PSI selama ini, baik terhadap pihak eksekutif maupun terhadap pihak sesama legislatif mungkin baik sebagai bentuk kontrol terhadap hal-hal yang memang patut dipertanyakan.
Akan tetapi terhadap sikap Fraksi PSI tersebut tidak semua pihak memandangnya sebagai bentuk sikap kritis atau sikap "pro rakyat". Banyak pihak menilai sikap Fraksi PSI tersebut sebagai bentuk pencitraan, cari panggung, atau cari popularitas saja.