Dua kali publik menyaksikan aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekesalan dan kemarahan kepada para menterinya yang dianggap bekerja biasa-biasa dan tidak memiliki sense of crisis dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Pertama pada sidang paripurna kabinet 18 Juni lalu, yang videonya baru diunggah sepuluh hari kemudian. Kedua pada rapat terbatas kabinet tanggal 7 juli, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi tersebut lantas memunculkan isu tidak sedap bagi para menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi kalau bukan berhembusnya isu reshuffle kabinet. Terlebih lagi dalam kekesalan dan kemarahannya itu, Presiden Jokowi menyebut secara eksplisit kata-kata "reshuffle".
Kemudian Muncullah spekulasi dan prediksi, menteri apa saja yang aman tidak akan terkena reshuffle dan menteri apa saja yang akan terkena reshuffle. Muncul pula nama-nama baru yang disebut-sebut akan menjadi pengganti menteri akan terkena reshuffle itu.
Beberapa nama menteri yang disebut para pengamat sebagai menteri yang aman tidak akan terkena reshuffle antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu ada pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menristek Bambang Brodjonegoro.
Sedangkan menteri yang santer disebut banyak pihak akan terkena reshuffle cukup banyak. Mereka antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Agama Fachrul Razy. Selain itu ada Menteri KKP Edhy Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menparekraf Wishnutama Kusubandio.
Beberapa nama baru pun bermunculan, yang disebut-sebut akan menggantikan beberapa menteri yang akan terkena reshuffle tadi. Sebutlah nama Triawan Munaf yang disebut akan menggantikan Menparekraf Wishnutama Kusubandio. Kemudian ada nama Rachmat Gobel yang akan menggantikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Bahkan muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut-sebut akan menggantikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Sementara itu sang pemilik hak prerogatif reshuffle sendiri, yakni Presiden Jokowi sampai saat ini justeru tak terdengar melakukan "follow up", yang mengarah kepada akan terjadinya reshuffle itu. Angin reshuffle justeru seperti mereda begitu saja.
Dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahkan membuyarkan isu reshuffle, dengan menyebut bahwa isu reshuffle saat ini sudah tidak relevan karena kinerja para menteri membaik. Para menteri di Kabinet Indonesia Maju telah menunjukkan kemajuan signifikan pasca dimarahi Presiden Jokowi. Kemarahan Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni lalu menurut Pratikno bukan berarti sebuah sinyal reshuffle, melainkan teguran kepada para menteri yang dianggapnya tak bekerja maksimal dalam penanganan virus Corona.
Apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno mungkin benar, tapi mungkin juga tidak. Sebab pemilik hak prerogatif reshuffle tetaplah presiden dan tidak tergantung pendapat pihak lain, termasuk pendapat Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mungkin hanya sedang berusaha menenangkan semua pihak agar tidak terjadi kegaduhan.
Sebagian pengamat meyakini bahwa reshuffle tetap akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, hanya menunggu waktu yang tepat saja. Hal itu seperti disampaikan pengamat politik dan peneliti Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, misalnya. Menurut Karyono, sekarang ini Kabinet Indonesia Maju baru bekerja selama sembilan bulan. Sedangkan reshuffle biasanya atau idealnya akan dilakukan saat kabinet sudah satu tahun bekerja.
Seandainya prediksi Karyono benar, maka reshuffle akan terjadi paling tidak sekitar bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun hanya menjadi semacam "dongeng pengantar tidur" saja bagi para menteri yang pada akhirnya terkena reshuffle.