Beberapa media menulis tentang ajakan people power yang terpampang di beberapa baliho di jalan-jalan kota Solo beberapa waktu lalu. Ajakan people power itu mengarah pada pemakzulan Pesiden dengan tuduhan Pesiden dzali dan dituduh melakukan penyimpangan konstitusi.
Hal ini menimbulkan tanda tanya bahkan walikota Solo yang merupakan putra dari Presiden Indonesia Joko Widodo telihat tertawa melihat ajakan di beberapa baliho itu.
Ajakan itu memang agak 'nyentrik'. Pasalnya, kenapa kok baru sekarang, setelah Presiden RI , Joko Widodo memimpin rakyat Indonesia hampi selama 8,5 tahun. Belum lagi jika kita bicaa tentang persoalan-persoalan yang ada semisal perdagangan orang di Asia dan Timur Tengah, kasus penyiksaan dan penyanderaan, kasus evakuasi karena pandemi Covid-19. Belum lagi beberapa kasus korupsi yang menimpa beberapa menteri. Jangan lupa Indonesia juga sukses menyelenggarakan Pesta olahraga regional Asia, KTT Asean dan pembangunan beberapa kawasan yang dahulu terbengkalai. Kita pelu mengapreasiasi juga penyesalan atas tafsir Abu Baka Baasyir soal Pancasila sehingga dia kini juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
Ajakan people power atau pemakzulan Presiden RI pernah juga dilontarkan oleh kelompok Hisbuth Tahrir Indonesia (HTI) - suatu kelompok garis keras yang dilarang di Indonesia kini. Lontaran HTI itu dilakukan saat awal-awal pemerintahan Jokowi terutama karena pemerintahan sekarang tidak mentolerir ideologi selain ideologi Pancasila. Mereka selalu memaksakan syariat Islam. Ajakan itu tidak populer karena alasannya tidak menggambakan keragaman Indonesia.
Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ajakan itu adalah ajakan masa lalu yang sebenarnya sudah basi. Apalagi awal tahun depan kita menghadapi pemilu yang akan disambut gembira oleh sebagian masyarakat karena merupakan pesta demokrasi terbesar.
Ajakan basi itu sangat berbahaya bagi negara kita dimana demokrasi tumbuh dengan baik. Tidak mudah untuk memadukan sekian banyak perbedaan di Indonesia untuk bersama-sama maju tanpa hiraukan perbedaan etnis agama (politik identitas) yang sering menjadi senjata kaum radikal sepeti HTI itu. Apalagi ini menjelang tahun politik.
Karena itu masyarakat harus tetap waspada dan bersikap skeptis terhadap ajakan basi yang bertujuan mengganggu kedaulatan negara dan memecah belah bangsa.